Mediaoutsourcing.id | Untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, kesejahteraan buruh sangat penting. Bekerja adalah komponen penting dari produksi dan pembangunan, dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan suatu negara. Namun, akibat meningkatnya risiko PHK yang sering terjadi di berbagai sektor industri, kondisi kesejahteraan buruh di Indonesia telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Badai PHK ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan tingkat pengangguran dan ketidakpastian masa depan bagi keluarga pekerja.Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama untuk mencari solusi yang efektif untuk melindungi hak buruh dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tambahan pula, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Kesejahteraan buruh di Indonesia masih menghadapi tekanan akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat sejak pandemi Covid-19. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan pada 2025 sebanyak 88.519 pekerja terkena PHK, meningkat dari 77.965 pekerja pada 2024.
Ada 4 faktor utama yang menyebabkan ancaman PHK dalam enam tahun terakhir:
1. Pandemi Covid-19 (2020)
Banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan, sehingga melakukan efisiensi melalui pengurangan pekerja, pemotongan gaji, dan merumahkan karyawan.
2. Omnibus Law / UU Cipta Kerja
Aturan ini memberi fleksibilitas lebih kepada perusahaan dalam outsourcing, pengupahan, dan PHK, sehingga status kerja buruh menjadi lebih tidak pasti.
3. Perang Rusia–Ukraina (2022)
Konflik ini menyebabkan harga energi, bahan baku, dan logistik naik, sehingga banyak perusahaan menahan ekspansi dan mengurangi tenaga kerja.
4. Konflik AS–Israel–Iran (2026)
Kenaikan harga minyak dan biaya impor memicu ancaman PHK baru. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebut sekitar 9.000 buruh di 10 perusahaan terancam PHK, terutama di sektor tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif. Sumber: CNN Indonesia
5. Rupiah Melemah
Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mencapai Rp17.679 per dolar AS menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Lembaga penelitian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal apabila kondisi ini terus berlanjut.
Pelemahan rupiah membuat biaya produksi perusahaan dalam negeri meningkat drastis, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor atau memiliki utang dalam dolar AS. Akibatnya, banyak pelaku usaha menghadapi tekanan berat dalam menjalankan operasional perusahaan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa dunia usaha saat ini sedang menghadapi tiga tekanan besar sekaligus dalam biaya operasionalnya. Kondisi tersebut membuat perusahaan harus mencari cara untuk mengurangi pengeluaran agar tetap bertahan, salah satunya melalui efisiensi tenaga kerja. Jika nilai rupiah terus terpuruk dan kondisi ekonomi tidak segera membaik, maka risiko PHK massal di berbagai sektor industri akan semakin besar. Situasi ini juga dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber: Suara.com “Rupiah Tembus Rp17.679, Gelombang PHK Massal Menanti di Depan Mata”
Gelombang PHK global pada sektor teknologi terus meningkat di awal 2026. Dalam periode 1 Januari–1 April 2026, sekitar 78.557 pekerja kehilangan pekerjaan.
Amerika Serikat menjadi negara dengan PHK terbesar, menyumbang 76,7% dari total PHK global atau sekitar 59.510 pekerja. Berdasarkan analisis RationalFX, hampir 37.638 PHK (hampir 50%) berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penerapan AI dan otomatisasi kerja. Babak Hodjat, Chief AI dari Cognizant, menyatakan dampak nyata AI terhadap pasar kerja kemungkinan baru terlihat jelas dalam 6–12 bulan ke depan. Menurutnya, sebagian perusahaan mulai mengurangi tenaga kerja karena ekspektasi bahwa AI akan meningkatkan produktivitas, meskipun dampak nyatanya belum sepenuhnya terlihat. Sumber: CNBC Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dalam acara Patriot Move 2026 di Jakarta.
Menurut Afriansyah, kondisi ekonomi global yang tidak stabil berpotensi memengaruhi berbagai sektor usaha di Indonesia, sehingga pemerintah harus bergerak cepat untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran. Saat ini tingkat pengangguran nasional tercatat sekitar 7,4 juta orang atau 4,3 persen.
Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah memperkuat sejumlah program ketenagakerjaan, di antaranya: Program Magang Nasional ditingkatkan dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta pada tahun 2026, sebagai upaya membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan daya saing.
Pelatihan vokasi nasional disediakan bagi lulusan SMA/SMK dengan kuota sekitar 70 ribu peserta melalui balai latihan kerja di berbagai daerah. Pendaftaran program dilakukan melalui aplikasi SIAPKerja. Peserta memperoleh pelatihan gratis, sertifikasi resmi dari negara, serta insentif uang saku Rp20.000 per hari selama mengikuti program.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau kondisi industri nasional dan dampak konflik internasional terhadap pasar tenaga kerja agar gelombang PHK dapat dicegah sejak dini. Pemerintah optimistis bahwa peningkatan keterampilan, perluasan akses pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di berbagai daerah dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global. Sumber: CNN Indonesia “Kemnaker Berupaya Cegah PHK Akibat Geopolitik Global”
