MediaOutsourcing.id – Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya (outsourcing) dinilai perlu segera diterbitkan guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak pekerja outsourcing di Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah tidak perlu menunggu pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk menyempurnakan regulasi outsourcing. Langkah percepatan revisi dianggap penting agar berbagai persoalan yang selama ini terjadi, mulai dari kepastian kerja hingga pemenuhan hak normatif pekerja, dapat segera diatasi.
Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 sebaiknya segera diselesaikan tanpa harus menunggu regulasi ketenagakerjaan yang baru.
]”Menurut saya, penyelesaian itu bagian dari tuntutan pekerja dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu harus direvisi saja. Nanti setelah itu dibicarakan juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Timboel dilansir Kontan, Kamis (23/7/2026).
Menurut Timboel, revisi aturan outsourcing merupakan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja sekaligus memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perusahaan penyedia jasa alih daya.
Pengawasan Pelaksanaan Outsourcing Harus Diperkuat
Selain memperbaiki regulasi, Timboel menegaskan pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan agar implementasi aturan tidak merugikan pekerja.
Ia menilai masih banyak persoalan terkait pemenuhan hak normatif pekerja outsourcing, mulai dari pembayaran upah lembur yang tidak sesuai ketentuan hingga belum optimalnya kepesertaan dalam program jaminan sosial. “Lemburnya hitungannya jelas, jangan sekadar hanya Rp10 ribu dikasih per jam atau Rp20 ribu, Karena itu bagian dari kepastian hak-hak normatif,” katanya.
Timboel juga mengusulkan adanya sertifikasi bagi perusahaan outsourcing sebagai bentuk standarisasi kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Dengan sertifikasi tersebut, perusahaan penyedia jasa outsourcing diharapkan memiliki rekam jejak yang jelas serta dapat diawasi secara lebih efektif. Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak pekerja.
Masalah Outsourcing Berasal dari Aturan di Tingkat Undang-Undang
Sementara itu, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip, berpandangan bahwa revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 belum menjadi solusi utama dalam memperbaiki sistem outsourcing di Indonesia.
Menurutnya, akar persoalan justru berada pada ketentuan di tingkat undang-undang yang mengatur penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. “Selama ini pemahaman tentang outsourcing masih berkutat pada ketentuan itu,” ujar Tavip.
Ia menjelaskan bahwa praktik outsourcing selama ini dinilai lebih banyak mengalihkan tenaga kerja dibandingkan pekerjaan itu sendiri. Kondisi tersebut membuat pekerja outsourcing menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian status kerja, terbatasnya peluang pengembangan karier, persoalan pengupahan, hingga pemenuhan hak jaminan sosial.
Revisi Permenaker Outsourcing Tinggal Menunggu Persetujuan Presiden
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 telah selesai disusun dan kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam revisi tersebut, pemerintah berencana memperketat penggunaan tenaga outsourcing dengan membatasi penerapannya hanya pada pekerjaan penunjang (non-core business).
Beberapa jenis pekerjaan yang tetap dapat menggunakan sistem outsourcing antara lain:
- Tenaga kebersihan (cleaning service).
- Pengemudi (driver).
- Petugas keamanan (security).
- Pekerjaan penunjang lainnya sesuai ketentuan.
Sementara itu, sektor tertentu seperti pertambangan dan perminyakan tetap dimungkinkan menggunakan tenaga outsourcing melalui pengaturan khusus sesuai karakteristik industrinya.
Revisi Aturan Diharapkan Tingkatkan Perlindungan Pekerja Outsourcing
Rencana revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 menjadi perhatian berbagai pihak karena dinilai akan menentukan arah perlindungan pekerja outsourcing ke depan.
Sejumlah pengamat berharap regulasi baru tidak hanya memperjelas jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, tetapi juga memperkuat pengawasan, menjamin pemenuhan hak normatif pekerja, serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan penyedia jasa outsourcing maupun pengguna jasa.
Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, sistem outsourcing di Indonesia diharapkan mampu berjalan lebih profesional, adil, dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak.[]
