Mediaoutsourcing.id | Jakarta–Pekan pertama penerapan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat tidak berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan instansinya tetap bekerja dari kantor karena alasan kesiapsiagaan bencana.
Dody menjelaskan, posisi kementeriannya sebagai bagian dari tim utama penanganan bencana bersama instansi lain menjadi alasan utama pembatalan WFH tersebut.
“Karena kan PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana, bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD. Jadi karena itu kemudian kami putusan, kami tidak WFH,” kata Dody kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Meski tidak menerapkan WFH, Dody mengklaim tetap menjalankan instruksi efisiensi energi dari Presiden Prabowo Subianto. Caranya bukan dengan meliburkan kantor, melainkan membatasi penggunaan listrik dan AC setelah jam kerja berakhir.
“Apa yang kita kerjakan, setelah jam 5 misalnya, listrik kita kurangi sekali. AC kita kurangi. Jadi yang kurang-kurang bisa pakai AB, Angin Berembus, jadi pakai AB aja nggak usah pakai AC,” jelasnya.
Upaya ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menekan penggunaan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mengganggu pasokan BBM.
“Jadi mudah-mudahan dengan cara itu, walaupun kita tidak WFH, tapi ada efisiensi yang tetep dapat kita berikan kepada bangsa dan negara,” imbuh Dody.
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sendiri merupakan langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi BBM pasca-konflik di Timur Tengah yang berdampak pada stok energi dalam negeri.[]
