Mediaoutsourcing.id | Sebagai dosen Universitas Pamulang (UNPAM), penulis memandang bahwa kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang berpotensi mencederai prinsip keadilan, khususnya terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi. Ketimpangan ini tampak jelas ketika guru honorer dengan masa pengabdian bertahun-tahun—bahkan puluhan tahun—tidak serta-merta diangkat menjadi PPPK, sementara di sisi lain pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang relatif baru muncul justru dapat langsung memperoleh status PPPK.
Dari perspektif guru honorer, kebijakan ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap nilai pengabdian dan pengalaman kerja sebagai indikator utama dalam sistem kepegawaian negara. Guru honorer telah lama menjadi tulang punggung penyelenggaraan pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga pendidik ASN. Mereka menjalankan fungsi strategis negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sering kali dengan kesejahteraan yang minim dan tanpa kepastian status.
Ketika masa pengabdian yang panjang, kompetensi profesional, serta kontribusi nyata tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan PPPK, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dan meritokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor publik.
Sementara itu, dari sudut pandang program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan pengangkatan pegawai secara cepat menjadi PPPK dapat dipahami sebagai bentuk dukungan negara terhadap keberhasilan program prioritas nasional. Namun demikian, afirmasi kebijakan yang tidak proporsional berisiko menimbulkan kesenjangan antarprofesi strategis.
Program MBG bersifat komplementer dalam mendukung kualitas hidup dan kesehatan peserta didik, tetapi keberhasilan jangka panjangnya tetap sangat bergantung pada kualitas proses pendidikan yang dijalankan oleh guru. Oleh karena itu, ketika kebijakan lebih berpihak pada program baru yang berorientasi jangka pendek dibandingkan penguatan profesi guru sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang, maka arah pembangunan nasional berpotensi kehilangan keseimbangan antara aspek populis dan keberlanjutan kualitas SDM.
Ketimpangan Kebijakan PPPK dan Keadilan SDM Nasional:
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait asas keadilan distributif dan meritokrasi dalam kebijakan kepegawaian negara. Dalam perspektif akademik dan kebijakan publik, pengangkatan aparatur negara seharusnya mempertimbangkan beberapa variabel utama, antara lain masa pengabdian, kompetensi, kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan publik. Guru honorer jelas memiliki posisi strategis karena mereka berperan langsung dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia bangsa sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Yang terjadi saat ini menunjukkan adanya kecenderungan kebijakan yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan programatik jangka pendek dibandingkan dengan penguatan sistemik sektor pendidikan. Dalam praktiknya, negara terlihat lebih responsif terhadap program baru yang memiliki visibilitas politik tinggi, sementara persoalan struktural yang telah lama dihadapi guru honorer—seperti ketidakpastian status, rendahnya kesejahteraan, dan minimnya jalur karier—belum mendapatkan penyelesaian yang komprehensif.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan persepsi keadilan, di mana loyalitas dan pengabdian jangka panjang tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan kebijakan.
Lebih jauh, fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem pendidikan nasional. Ketika guru honorer merasa diabaikan oleh kebijakan negara, maka akan muncul risiko menurunnya motivasi kerja, melemahnya profesionalisme, serta berkurangnya minat generasi muda untuk menekuni profesi guru. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Oleh karena itu, ketimpangan dalam pengangkatan PPPK tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai refleksi dari arah kebijakan negara dalam menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Reorientasi Kebijakan PPPK untuk Pendidikan Berkeadilan:
Ketika guru honorer yang telah lama mengabdi tidak mendapatkan kepastian status, sementara pegawai MBG yang relatif baru justru mendapatkan afirmasi kebijakan yang cepat, maka muncul indikasi ketidakkonsistenan arah kebijakan SDM nasional. Kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan demotivasi kolektif di kalangan tenaga pendidik, menurunkan semangat profesionalisme, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memajukan pendidikan sebagai fondasi kemakmuran jangka panjang.
Ke depan, pemerintah diharapkan mampu melakukan reorientasi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dengan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis jangka panjang. Pengangkatan PPPK seyogianya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan programatik sesaat, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian, kompetensi profesional, serta kontribusi nyata guru honorer dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan nasional. Kebijakan yang berkeadilan dan konsisten akan menjadi instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan tenaga pendidik terhadap negara.
Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang lebih integratif dan berkelanjutan, di mana afirmasi terhadap guru honorer diselaraskan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia nasional. Kepastian status dan kesejahteraan guru bukan sekadar bentuk penghargaan individual, melainkan investasi negara dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Dengan demikian, harapan akan terwujudnya pendidikan berkualitas sebagai fondasi kemakmuran jangka panjang bangsa dapat direalisasikan secara lebih adil dan berkesinambungan.
Policy Bias dan Perlunya Reformasi PPPK Berkeadilan:
Dari sudut pandang teori kebijakan publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep policy bias, yaitu kecenderungan kebijakan yang lebih responsif terhadap program prioritas jangka pendek dibandingkan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Program MBG memang memiliki tujuan sosial yang penting, namun keberlanjutan dan efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kualitas pendidikan, yang pada akhirnya bertumpu pada kesejahteraan dan kepastian status para guru.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan PPPK secara lebih komprehensif dan berkeadilan, dengan menempatkan guru honorer sebagai prioritas strategis nasional. Pengakuan terhadap masa pengabdian, kompetensi, dan kontribusi nyata guru honorer bukan sekadar persoalan administratif, melainkan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul demi kemakmuran bangsa yang berkelanjutan.
Dari perspektif teori kebijakan publik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep policy bias, yaitu kecenderungan kebijakan yang lebih responsif terhadap program prioritas jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Program MBG memang memiliki tujuan sosial yang penting, namun keberlanjutan dan efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kualitas pendidikan, yang pada akhirnya bertumpu pada kesejahteraan dan kepastian status para guru.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan PPPK secara lebih komprehensif dan berkeadilan, dengan menempatkan guru honorer sebagai prioritas strategis nasional. Pengakuan terhadap masa pengabdian, kompetensi, dan kontribusi nyata guru honorer bukan sekadar persoalan administratif, melainkan investasi negara dalam membangun sumber daya manusia unggul demi kemakmuran bangsa yang berkelanjutan.
Kesimpulan Sementara:
1. Ketimpangan Kebijakan Pengangkatan PPPK: Kebijakan pengangkatan PPPK saat ini menunjukkan ketimpangan struktural, di mana guru honorer yang telah lama mengabdi tidak mendapatkan kepastian status, sementara pegawai program MBG yang relatif baru langsung memperoleh afirmasi kebijakan. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi melemahkan profesionalisme serta motivasi tenaga pendidik.
2. Dampak Terhadap Kualitas SDM dan Pendidikan: Ketidakkonsistenan arah kebijakan SDM berisiko menurunkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Guru honorer memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul, sehingga pengabaian terhadap pengabdian mereka dapat menghambat efektivitas investasi negara dalam pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Urgensi Reformasi Berkeadilan: Pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan PPPK yang lebih komprehensif dan berkeadilan, menempatkan guru honorer sebagai prioritas strategis nasional. Pengakuan terhadap masa pengabdian, kompetensi, dan kontribusi guru bukan sekadar administratif, melainkan investasi penting dalam membangun SDM unggul untuk kemakmuran bangsa secara berkelanjutan
