Media Outsourcing | Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mesesneg) Prasetyo Hadi selepas rapat dengan pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad S. dan para menteri, termasuk Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasuruddin Umar, Jumat (6/11/2026).
“Pemerintah memutuskan teman-teman kita PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, memang waktu itu baru tenaga paruh waktu pengajar atau guru. Hari ini kita memutuskan semua PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan semua PPPK paruh akan diangkat menjadi penuh waktu, termasuk dosen, DAMKAR, Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan tenaga pelaksana lain akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Itu secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi penuh waktu,” katanya.
Mereka, lanjutnya, akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai pada 2027.
“Ini karena statusnya naik yang lintas profesi makan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS,” katanya.[]
