Media Outsourcing | Pembangunan sebuah negara tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur. Ukuran lain yang tidak kalah penting adalah seberapa banyak warganya yang memperoleh pekerjaan layak, karena dari sanalah penghasilan, kesejahteraan keluarga, dan daya beli masyarakat bermula.

Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang besar. Ini modal sekaligus tantangan. Lapangan kerja harus tersedia, keterampilan pekerja harus sesuai kebutuhan industri, upah harus layak, dan hubungan antara pekerja dan pengusaha harus tetap harmonis. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian tantangan itu belum selesai.

Tulisan ini membahas kondisi ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan data BPS terbaru, persoalan utamanya, serta bagaimana manajemen kompensasi dan hubungan industrial dapat membantu mencari jalan keluar.

1. Gambaran Umum: Angka Membaik, Kualitas Perlu Dilihat

BPS merilis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026 pada 5 November 2026. Jumlah angkatan kerja tercatat 155,37 juta orang. Dari jumlah itu, 147,99 juta orang bekerja dan 7,38 juta orang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,75 persen, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Dalam setahun, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,44 juta orang.

TPT Agustus 2026 memang lebih tinggi daripada Februari 2026 (4,68 persen) dan Mei 2026 (4,65 persen). BPS menjelaskan bahwa perbedaan ini dipengaruhi faktor musiman, sehingga pembanding yang paling tepat adalah bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari sisi penghasilan, rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 sebesar Rp3,42 juta per bulan, naik dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025.

Angka-angka ini menunjukkan pasar kerja masih tumbuh. Namun, bekerja belum tentu berarti sejahtera. Pekerjaan bisa sangat berbeda dalam hal penghasilan, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, dan peluang berkembang. Karena itu, keberhasilan ketenagakerjaan perlu dilihat dari jumlah pekerjaan sekaligus kualitasnya.

2. Ciri-Ciri Pasar Kerja Indonesia

Angkatan kerja besar, penyerapan terpusat di beberapa sektor

Tiga lapangan usaha menyerap tenaga kerja paling banyak pada Agustus 2026, yaitu pertanian (28,20 persen), perdagangan besar dan eceran (17,86 persen), serta industri (13,75 persen). Angkatan kerja yang besar menuntut lapangan kerja yang terus bertambah. Jika tidak, persaingan memperebutkan pekerjaan makin ketat, terutama bagi lulusan baru yang belum punya pengalaman.

Pekerja informal masih mendominasi

Sebanyak 57,93 persen penduduk bekerja berstatus pekerja informal, sedikit naik dari 57,80 persen setahun sebelumnya. Pekerja formal berjumlah 62,25 juta orang atau 42,07 persen. Pekerjaan informal, seperti pedagang kecil, pekerja harian, dan usaha rumahan, menjaga ekonomi keluarga tetap berjalan ketika pekerjaan formal terbatas. Di sisi lain, pekerja informal lebih rentan karena penghasilannya tidak tetap dan akses terhadap jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua masih terbatas.

Banyak yang bekerja, belum tentu bekerja penuh

Pada Agustus 2026, 67,47 persen penduduk bekerja berstatus pekerja penuh waktu dan 23,85 persen pekerja paruh waktu. Sebanyak 8,68 persen atau 12,84 juta orang tergolong setengah penganggur, yaitu bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Artinya, masih banyak orang yang bekerja tetapi belum memperoleh jam kerja dan penghasilan yang mereka butuhkan.

Teknologi mengubah kebutuhan keterampilan

Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mengubah cara perusahaan beroperasi. Pekerjaan baru muncul, sementara jenis pekerjaan tertentu makin sedikit dibutuhkan. Pekerja yang tidak menyesuaikan keterampilannya berisiko tertinggal. Peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) kini menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

3. Persoalan Ketenagakerjaan yang Belum Selesai

Pengangguran, terutama di kalangan muda

Persoalan paling terlihat ada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Pada Agustus 2026, TPT kelompok ini mencapai 17,50 persen dan justru meningkat, padahal TPT nasional turun. Sebagai pembanding, TPT kelompok usia 25 sampai 59 tahun hanya 2,78 persen.

Setiap tahun perguruan tinggi dan lembaga pendidikan melahirkan lulusan baru, sementara tidak semuanya langsung terserap dunia industri. Perusahaan cenderung memilih calon pekerja yang sudah punya keterampilan dan pengalaman. Bagi yang belum bekerja, pendapatan terhenti dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup ikut berkurang. Pemerintah perlu mendorong investasi, pengembangan industri, pemberdayaan UMKM, dan pendidikan vokasi agar lapangan kerja terus terbuka.

Ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri

Lulusan dengan pengetahuan teori yang baik belum tentu siap menghadapi pekerjaan nyata. Perusahaan membutuhkan orang yang mampu memakai teknologi, bekerja dalam tim, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan baik, dan beradaptasi. Kesenjangan ini sering disebut mismatch kompetensi. Menutupnya membutuhkan kerja sama lembaga pendidikan, pemerintah, dan perusahaan, misalnya lewat kurikulum yang mengikuti perkembangan dunia kerja serta program magang dan pelatihan.

Upah dan kesejahteraan pekerja

Bagi pekerja, upah adalah sumber penghidupan. Bagi perusahaan, upah adalah biaya operasional sekaligus penghargaan atas kontribusi. Rata-rata upah buruh nasional Rp3,42 juta per bulan menyembunyikan kesenjangan yang cukup lebar. Buruh laki-laki rata-rata menerima sekitar Rp3,67 juta, sedangkan buruh perempuan sekitar Rp2,97 juta. Upah juga berbeda menurut wilayah dan pendidikan. DKI Jakarta mencatat rata-rata tertinggi, Rp5,91 juta per bulan, dan lulusan Diploma IV hingga S3 rata-rata memperoleh Rp5,05 juta.

Karena itu, transparansi dalam sistem pengupahan menjadi penting. Ketika dasar penentuan upah tidak jelas, pekerja lebih mudah merasa penghasilannya belum sebanding dengan beban kerja dan kebutuhan hidup.

Ketidakpastian status hubungan kerja

Pekerja dengan sistem kontrak, alih daya, atau pekerjaan berdasarkan kebutuhan tertentu sering menghadapi kekhawatiran soal keberlanjutan kerja, pendapatan, dan perlindungan hak. Perusahaan memang membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan operasional. Namun fleksibilitas tidak boleh menjadi alasan mengabaikan hak dasar pekerja, seperti pembayaran upah, waktu kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial.

Perlindungan dan jaminan sosial

Pekerja formal umumnya memiliki hubungan kerja yang lebih terstruktur, sedangkan pekerja informal dan pekerja mandiri masih kesulitan mengakses jaminan sosial. Padahal risiko kecelakaan kerja, sakit, kehilangan pekerjaan, dan masa pensiun dihadapi semua pekerja. BPJS Ketenagakerjaan adalah instrumen penting, dan tantangannya adalah memperluas kepesertaan sampai ke pekerja yang selama ini belum terjangkau.

Perselisihan hubungan industrial dan PHK

Perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan bisa berkembang menjadi perselisihan, baik soal hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Jika tidak ditangani dengan baik, perselisihan dapat berujung pada demonstrasi, mogok kerja, turunnya produktivitas, hingga proses hukum.

PHK adalah salah satu isu paling sensitif. Perusahaan bisa melakukannya karena kondisi keuangan, restrukturisasi, atau efisiensi. Bagi pekerja, kehilangan pekerjaan berdampak pada ekonomi dan psikologis sekaligus. Karena itu PHK harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, disertai pemenuhan hak pekerja, dan sebaiknya didahului upaya mencari alternatif lewat komunikasi yang terbuka.

4. Kacamata Manajemen Kompensasi

Manajemen kompensasi adalah proses mengelola imbalan yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas kontribusinya. Kompensasi finansial berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan fasilitas. Kompensasi nonfinansial berupa lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan promosi, penghargaan, fleksibilitas kerja, dan pengembangan karier. Sistem yang baik meningkatkan motivasi, kepuasan, dan loyalitas pekerja. Ada lima prinsip yang perlu dipegang.

Keadilan internal. Kompensasi mencerminkan nilai dan tanggung jawab tiap pekerjaan. Pekerjaan dengan risiko dan kompleksitas lebih tinggi perlu struktur imbalan yang berbeda.

Keadilan eksternal. Perusahaan memperhatikan tingkat upah di pasar tenaga kerja agar tetap mampu menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas.

Kepatuhan pada aturan. Pengupahan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan upah minimum.

Penghargaan berdasarkan kinerja. Bonus dan insentif mendorong produktivitas, selama indikatornya jelas, terukur, dan tidak diskriminatif.

Keseimbangan kepentingan. Sistem kompensasi menjaga kemampuan perusahaan sekaligus memastikan pekerja menerima imbalan yang layak.

5. Kacamata Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi, kepercayaan, keterbukaan, dan penghormatan atas hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Pekerja atau buruh wajib melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja, menaati peraturan perusahaan, dan menjaga produktivitas. Sebagai imbalannya, pekerja berhak atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, dan perlakuan yang adil.

Pengusaha bertanggung jawab menyediakan pekerjaan, membayar upah, memenuhi hak pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, di samping menjaga keberlangsungan usahanya.

Pemerintah berperan sebagai regulator, pengawas, dan fasilitator: menyusun kebijakan, mengawasi pelaksanaan aturan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan, dan melindungi hak pekerja maupun kepentingan dunia usaha.

Bila perselisihan muncul, jalur yang lazim ditempuh dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha. Jika belum sepakat, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai jenis perselisihannya.

6. Aturan Baru yang Perlu Dicermati

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang memisahkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Tindak lanjutnya, DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan Presiden mengundangkannya sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Undang-undang ini menata ulang pengaturan yang sebelumnya tersebar di UU Nomor 13 Tahun 2003 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, antara lain mengenai pelatihan, pemagangan, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan industrial, PHK, pesangon, dan pengawasan.

Di bidang pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 (perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021) menjadi dasar penetapan upah minimum 2026. Aturan ini mengubah nilai indeks alfa dalam rumus kenaikan upah minimum dan mengaktifkan kembali upah minimum sektoral. Perusahaan dan pekerja perlu mengikuti perkembangan aturan pelaksana dari undang-undang baru tersebut agar praktik di tempat kerja tetap sesuai ketentuan.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bergerak bersama.

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan vokasi dan pelatihan perlu diarahkan pada kebutuhan industri, seperti kemampuan digital, teknologi informasi, komunikasi, bahasa asing, kewirausahaan, dan keterampilan teknis.

Memperluas lapangan kerja. Investasi dan pengembangan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja perlu didorong. UMKM layak mendapat perhatian lewat kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi.

Menerapkan kompensasi yang adil. Perusahaan perlu memiliki struktur dan skala upah yang jelas, memastikan upah dan tunjangan sesuai ketentuan, serta terbuka soal penilaian kinerja dan insentif agar tidak muncul kecemburuan.

Memperkuat perlindungan tenaga kerja. Penerapan K3, kepesertaan jaminan sosial, dan pengawasan hak pekerja perlu diperluas, termasuk bagi pekerja informal dan pekerja mandiri.

Membangun komunikasi yang terbuka. Masalah sebaiknya dibicarakan lebih dulu lewat musyawarah dan perundingan bipartit sebelum berkembang menjadi konflik besar.

Memperkuat pengawasan. Pengawasan yang konsisten terhadap pembayaran upah, waktu kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan pemenuhan hak saat PHK mendorong lingkungan kerja yang lebih adil.

8. Pandangan Penulis

Menurut saya, masalah ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya soal kurangnya lapangan kerja, tetapi juga soal kualitas pekerjaan dan cara pekerja diperlakukan. Pembahasan publik kerap berfokus pada angka pengangguran. Padahal seseorang yang sudah bekerja belum tentu hidup sejahtera. Ada yang berpenghasilan belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang punya keterampilan tetapi tidak mendapat kesempatan berkembang, dan ada pula yang masih menghadapi ketidakpastian hubungan kerja serta perlindungan sosial yang terbatas.

Dari sudut pandang manajemen kompensasi, perusahaan sebaiknya tidak hanya melihat upah sebagai biaya, tetapi juga sebagai penghargaan atas kontribusi. Pekerja yang dikompensasi secara adil cenderung lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kemampuan perusahaan tetap harus dipertimbangkan agar usaha berkelanjutan. Keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis adalah kuncinya.

Dari sudut pandang hubungan industrial, pekerja dan perusahaan tidak perlu selalu diposisikan berhadap-hadapan. Perusahaan membutuhkan pekerja yang produktif, sementara pekerja membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kepentingan keduanya saling terkait, dan hubungan yang baik dibangun lewat dialog, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban.

Kesimpulan

Data Sakernas Agustus 2026 menunjukkan pasar kerja Indonesia masih bergerak positif: jumlah penduduk bekerja bertambah dan TPT turun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, persoalan besar masih menunggu, mulai dari pengangguran usia muda, ketidaksesuaian kompetensi, kesenjangan upah, dominasi pekerjaan informal, hingga keterbatasan perlindungan sosial dan perselisihan hubungan industrial.

Manajemen kompensasi diperlukan untuk menciptakan imbalan yang adil dan layak, sedangkan hubungan industrial untuk membangun kerja sama yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemerintah perlu memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat pengawasan. Perusahaan perlu menerapkan kompensasi yang transparan dan melindungi pekerjanya. Pekerja sendiri perlu terus meningkatkan kompetensi.

Pada akhirnya, ketenagakerjaan yang baik bukan hanya soal siapa yang mendapat pekerjaan, melainkan apakah pekerjaan itu memberi penghasilan layak, rasa aman, dan kesempatan untuk hidup lebih baik.

Tentang Penulis

Nama: Amelia Essy Febriana

Profesi/Jabatan: Admin Penjualan

Institusi/Perusahaan: Penerbit Buku Bumi Aksara

Pendidikan: Mahasiswa S1 Manajemen, Universitas Pamulang

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 November). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026 (Hasil Sakernas Agustus 2026). Jakarta: BPS. Tersedia di bps.go.id.

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Mei). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,29 juta rupiah. Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2574/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-68-persen–rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-29-juta-rupiah-.html

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Agustus). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen; Rata-rata upah buruh sebesar 3,39 juta rupiah. Berita Resmi Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2606/tingkat-pengangguran-terbuka–tpt–sebesar-4-65-persen—rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-39-juta-rupiah-.html

ANTARA. (2026, 5 November). BPS: Pengangguran terbuka turun tipis pada Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5833335/bps-pengangguran-terbuka-turun-tipis-pada-agustus-2026

ANTARA. (2026, 5 November). BPS catat kenaikan penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2026. https://www.antaranews.com/berita/5833363/bps-catat-kenaikan-penyerapan-tenaga-kerja-pada-agustus-2026

Media Indonesia. (2026, 5 November). BPS jelaskan angka pengangguran Agustus 2026 lebih tinggi daripada awal tahun. https://mediaindonesia.com/ekonomi/952651/bps-jelaskan-angka-pengagguran-agustus-2026-lebih-tinggi-daripada-awal-tahun

IDX Channel. (2026, 5 November). BPS sebut angka pengangguran turun jadi 7,38 juta orang per Agustus 2026. https://www.idxchannel.com/economics/bps-sebut-angka-pengangguran-turun-jadi-738-juta-orang-per-agustus-2026

Kontan. (2026, 8 November). Data BPS: Jumlah pengangguran usia muda meningkat pada Agustus 2026. https://nasional.kontan.co.id/news/data-bps-jumlah-pengangguran-usia-muda-meningkat-pada-agustus-2026

Republika. (2026). Potret buruh kelas menengah, upah rata-rata Rp3,42 juta, pekerja perempuan hanya Rp2,97 juta. https://ekonomi.republika.co.id/berita/to45n8502/potret-buruh-kelas-menengah-upah-ratarata-rp342-juta-pekerja-perempuan-hanya-rp297-juta

Pojok Satu. (2026). BPS ungkap perbedaan gaji buruh berdasarkan pendidikan, lulusan SD terendah. https://pojoksatu.id/nasional/bps-ungkap-perbedaan-gaji-buruh-berdasarkan-pendidikan-lulusan-sd-terendah

Katadata. (2026, 6 November). Rata-rata upah buruh Indonesia Agustus 2026, terendah di Jawa Tengah. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/6aed33e65398f/rata-rata-upah-buruh-indonesia-agustus-2026-terendah-di-jawa-tengah

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.