Media Outsourcing | Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sering kita dengar sepanjang 2026. Di balik setiap angka ada pekerja dan keluarga yang kehilangan penghasilan. Dari sisi manajemen, PHK juga menjadi tanda bahwa perencanaan sumber daya manusia (SDM) perlu diperkuat.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 63.789 pekerja terdampak PHK pada Januari hingga September 2026, dengan Jawa Barat sebagai provinsi tertinggi. Angka ini berasal dari pekerja yang melapor melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan masih dapat berubah karena pekerja boleh mengajukan klaim hingga enam bulan setelah PHK. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, bahkan menilai jumlah di lapangan lebih besar karena masih ada perusahaan yang tidak melaporkan PHK.
Apa Itu Perencanaan SDM?
Perencanaan SDM adalah proses memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, lalu menyiapkan cara memenuhinya. Pakar manajemen SDM seperti Gary Dessler menjelaskan bahwa perencanaan ini membantu perusahaan menentukan posisi apa yang perlu diisi dan bagaimana mengisinya. Perencanaan yang baik tidak hanya menjawab kapan perlu merekrut, tetapi juga kapan jumlah tenaga kerja perlu disesuaikan dan bagaimana caranya dengan dampak sekecil mungkin.
Contoh Sederhana: Menghadapi Kelebihan Tenaga Kerja
Sebagai ilustrasi, sebuah pabrik memiliki 100 operator. Karena permintaan turun dan sebagian proses diotomasi, kebutuhan tahun depan diperkirakan hanya 80 operator. Ada kelebihan 20 orang. Jika perusahaan langsung melakukan PHK, 20 orang kehilangan pekerjaan dan perusahaan menanggung biaya pesangon. Dengan perencanaan, ada beberapa langkah sebelum PHK:
- Pengurangan alami: dengan perkiraan perputaran karyawan (turnover) 8 persen per tahun, sekitar 8 orang keluar karena pensiun atau mengundurkan diri, sehingga kelebihan tinggal 12 orang.
- Pembekuan rekrutmen dan tidak memperpanjang kontrak sementara agar posisi yang kosong tidak diisi.
- Pelatihan ulang (reskilling): sekitar 7 orang dilatih untuk pindah ke bagian lain yang masih membutuhkan tenaga, misalnya perawatan mesin atau pengendalian mutu.
- Sisa 5 orang baru dipertimbangkan untuk PHK, dengan hak-hak yang dipenuhi sesuai ketentuan.
Dengan langkah bertahap, dampak PHK turun dari 20 orang menjadi 5 orang. Angka ini hanya ilustrasi, tetapi menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan lebih awal memberi lebih banyak pilihan bagi perusahaan.
Langkah yang Bisa Dilakukan Perusahaan
- Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan target penjualan, teknologi, dan rencana ekspansi.
- Memetakan keterampilan karyawan agar mudah memindahkan mereka ke posisi yang lebih dibutuhkan.
- Menyiapkan beberapa skenario (permintaan naik, tetap, atau turun) dengan rencana tindakan masing-masing.
- Berkomunikasi terbuka dengan karyawan dan serikat pekerja, serta melaporkan PHK sesuai aturan agar pekerja dapat mengakses JKP.
Penutup
PHK kadang tidak dapat dihindari, tetapi sering kali dampaknya dapat dikurangi jika perusahaan merencanakan tenaga kerjanya sejak awal. Perencanaan SDM bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cara menjaga keberlanjutan usaha sekaligus melindungi pekerja.
Ke depan, perencanaan SDM perlu menjadi bagian dari keputusan strategis perusahaan, bukan langkah darurat yang baru dibahas ketika tekanan sudah datang. Perusahaan yang rutin menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja, memetakan keterampilan karyawan, dan menjaga komunikasi terbuka akan lebih siap menghadapi perubahan permintaan maupun teknologi. Di sisi lain, pekerja juga perlu terus meningkatkan keterampilan agar mudah beradaptasi bila kebutuhan perusahaan berubah. Dengan kerja sama yang baik antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah, risiko PHK dapat ditekan dan dunia kerja menjadi lebih tangguh.













