Home / HR

Kompensasi PHK dan Pesangon: Memahami Hak Karyawan dan Kewajiban Perusahaan

Siti Sarah, Tegar Febrian, Tri Aditya Prameswira (Mahasiswa Universitas Pamulang)

logo ikon media outsourcing

Jumat, 20 November 2026 - 12:37 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Media Outsourcing | Pemutusan hubungan kerja (PHK) mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, tetapi tidak berarti hak pekerja otomatis berakhir. Kompensasi PHK merupakan pembayaran atau manfaat yang diterima pekerja sesuai alasan PHK dan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini menguraikan pengertian dan pentingnya kompensasi PHK, faktor yang memengaruhi besaran kompensasi, komponen hak yang dapat diterima, dasar hukum, konsep uang pesangon, serta langkah umum menghitung kompensasi. Besaran hak dapat dipengaruhi oleh alasan PHK, masa kerja, upah dasar perhitungan, dan peraturan ketenagakerjaan. Komponen yang perlu diperiksa antara lain uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perhitungan perlu dilakukan secara tepat dan transparan agar pekerja memahami haknya dan perusahaan memenuhi kewajibannya. Dengan pemahaman yang baik, risiko perselisihan dapat dikurangi dan hubungan industrial yang adil serta bertanggung jawab dapat diwujudkan.

Kata kunci: kompensasi PHK, uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, hubungan industrial.

ABSTRACT

Termination of employment (PHK) ends the employment relationship between a worker and a company, but it does not automatically eliminate the worker’s rights. Termination compensation refers to payments or benefits received by workers according to the reason for termination and applicable regulations. This article discusses the meaning and importance of termination compensation, factors affecting its amount, possible compensation components, legal basis, severance pay, and general steps for calculating compensation. The amount may depend on the reason for termination, length of service, wage basis, and labor regulations. Components to be reviewed include severance pay, service appreciation pay, compensation for entitlements, and other benefits stipulated in employment agreements, company regulations, or collective labor agreements. Calculations should be accurate and transparent to help workers understand their rights and companies fulfill their obligations. Clear understanding can reduce disputes and support fair and responsible industrial relations.

Keywords: termination compensation, severance pay, service appreciation, compensation of rights, industrial relations.

1. PENDAHULUAN

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu kondisi dalam hubungan industrial ketika hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan berakhir. Situasi ini dapat berdampak langsung terhadap pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi pekerja. Oleh karena itu, pemenuhan hak setelah PHK menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh pekerja maupun perusahaan.

Kompensasi PHK adalah hak berupa pembayaran atau manfaat yang diterima pekerja ketika hubungan kerja berakhir, sesuai alasan PHK dan ketentuan yang berlaku. Kompensasi penting bagi pekerja karena membantu memenuhi kebutuhan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Bagi perusahaan, pemenuhan kompensasi menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Bagi hubungan industrial, perhitungan yang benar dapat mengurangi risiko perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Besaran kompensasi PHK tidak selalu sama bagi setiap pekerja. Faktor seperti alasan PHK, masa kerja, komponen upah yang menjadi dasar perhitungan, dan peraturan yang berlaku harus diperiksa terlebih dahulu. Kesalahan dalam menentukan data atau ketentuan dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan perselisihan hak.

Pembahasan ini bertujuan menjelaskan konsep kompensasi PHK dan pesangon, mengenali komponen hak pekerja, memahami dasar hukum yang menjadi acuan, serta memberikan gambaran tahapan perhitungan dan permasalahan yang sering muncul beserta rekomendasi penyelesaiannya.

2. METODE PEMBAHASAN

Pembahasan disusun secara deskriptif berdasarkan materi presentasi mengenai Kompensasi PHK dan Pesangon. Materi diuraikan kembali dalam bentuk artikel dengan menata konsep, komponen kompensasi, dasar hukum, prosedur perhitungan, ilustrasi, permasalahan, dan rekomendasi. Dasar peraturan yang disebutkan dalam materi meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

3. LANDASAN KONSEP DAN KAJIAN

3.1 Pengertian dan Pentingnya Kompensasi PHK

Kompensasi PHK merupakan hak berupa pembayaran atau manfaat yang diterima pekerja ketika hubungan kerja berakhir sesuai alasan PHK dan ketentuan yang berlaku. Kompensasi memiliki arti penting bagi tiga pihak. Bagi pekerja, kompensasi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi setelah kehilangan pekerjaan. Bagi perusahaan, kompensasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Bagi hubungan industrial, kompensasi yang dipenuhi secara tepat membantu mengurangi risiko perselisihan.

3.2 Faktor yang Memengaruhi Kompensasi PHK

Besaran kompensasi PHK dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu diperiksa sebelum perhitungan dilakukan:

Alasan PHK, karena setiap kategori PHK dapat memiliki ketentuan hak yang berbeda.

Masa kerja, yaitu lama pekerja bekerja yang menjadi salah satu faktor penentuan hak tertentu.

Upah dasar perhitungan, yaitu komponen upah yang digunakan sesuai peraturan.

Peraturan ketenagakerjaan, sebagai acuan perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi PHK.

3.3 Komponen Kompensasi PHK

Beberapa komponen hak yang dapat diterima pekerja akibat PHK terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak lainnya. Tidak semua pekerja otomatis menerima seluruh komponen dengan besaran yang sama karena hal tersebut bergantung pada alasan PHK dan ketentuan yang berlaku.

Komponen Penjelasan
Uang pesangon Pembayaran kepada pekerja yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan dan kondisi PHK.
Uang penghargaan masa kerja Penghargaan berdasarkan masa kerja pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Uang penggantian hak Penggantian atas hak tertentu yang belum diterima pekerja sesuai ketentuan.
Hak lainnya Hak tambahan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB).

3.4 Dasar Hukum Kompensasi PHK

Pelaksanaan PHK dan pemberian kompensasi harus mengacu pada peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Materi menguraikan beberapa peraturan utama sebagai acuan:

Peraturan Pokok pengaturan dalam materi
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah.
UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
PP No. 35 Tahun 2021 Mengatur PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta PHK.

Dasar hukum penting karena menjadi pedoman dalam menentukan hak pekerja, membantu perusahaan menghitung kompensasi dengan benar, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Ketentuan terbaru perlu diperiksa sebelum melakukan perhitungan kompensasi PHK.

3.5 Konsep Uang Pesangon

Uang pesangon merupakan salah satu komponen hak pekerja yang dapat diberikan ketika terjadi PHK sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Besaran uang pesangon dipengaruhi masa kerja pekerja, alasan terjadinya PHK, upah yang menjadi dasar perhitungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan komponen yang berbeda. Setiap komponen perlu diperiksa dan dihitung sesuai ketentuan masing-masing agar total hak yang diterima pekerja dapat diketahui dengan tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Cara Menghitung Kompensasi PHK

Perhitungan kompensasi PHK dilakukan secara bertahap. Langkah-langkah berikut membantu memastikan data dan ketentuan yang digunakan sesuai dengan kondisi pekerja:

Tahap Langkah Uraian
1 Identifikasi alasan PHK Setiap kategori PHK dapat memiliki ketentuan berbeda.
2 Tentukan masa kerja Hitung masa kerja dari tanggal mulai bekerja hingga hubungan kerja berakhir.
3 Tentukan upah dasar Periksa komponen upah yang digunakan sesuai peraturan.
4 Periksa ketentuan Tentukan besaran hak berdasarkan masa kerja, alasan PHK, dan aturan yang relevan.
5 Hitung seluruh komponen Periksa pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan hak lainnya.
6 Verifikasi hasil Pastikan perhitungan sesuai dokumen kerja dan ketentuan hukum.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perhitungan tidak cukup hanya menggunakan masa kerja dan upah. Alasan PHK serta ketentuan yang sesuai harus diketahui terlebih dahulu agar komponen dan besaran hak dapat ditentukan.

4.2 Contoh Ilustrasi Perhitungan Pesangon

Materi memberikan ilustrasi seorang pekerja dengan masa kerja 5 tahun dan upah dasar bulanan asumsi sebesar Rp5.000.000 yang mengalami PHK. Data tersebut digunakan sebagai gambaran proses, bukan untuk menetapkan nilai akhir kompensasi.

Data ilustrasi Nilai
Masa kerja 5 tahun
Upah dasar per bulan (asumsi) Rp5.000.000
Kondisi Mengalami PHK

Berdasarkan data ilustrasi, tahapan yang dilakukan adalah:

Identifikasi alasan PHK untuk menentukan ketentuan yang berlaku.

Tentukan besaran hak berdasarkan masa kerja sesuai peraturan.

Hitung uang pesangon berdasarkan ketentuan yang relevan.

Periksa uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan komponen lain.

Jumlahkan komponen yang berlaku menjadi total kompensasi PHK.

Kesimpulan ilustrasi: besaran kompensasi belum dapat ditentukan hanya dari masa kerja dan upah. Alasan PHK harus diketahui terlebih dahulu.

4.3 Permasalahan yang Sering Dihadapi dan Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kompensasi PHK, beberapa masalah yang sering muncul berkaitan dengan pemahaman aturan, keterbukaan perhitungan, ketepatan data, dan perselisihan hak. Masalah tersebut dapat ditangani melalui komunikasi dan pemeriksaan dokumen secara cermat.

Permasalahan Penjelasan Rekomendasi
Kurang paham aturan Hak dan kewajiban terkait PHK belum dipahami. Memahami dan mengikuti peraturan ketenagakerjaan.
Perhitungan kurang transparan Rincian kompensasi tidak dijelaskan lengkap. Menyampaikan rincian perhitungan secara tertulis.
Perbedaan data Data masa kerja atau upah tidak sesuai. Memastikan data masa kerja dan upah sudah benar.
Perselisihan hak Perbedaan pemahaman dapat memicu konflik. Membuka komunikasi dan menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.

4.4 Pentingnya Ketepatan dan Transparansi

Kompensasi PHK perlu dihitung secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Perusahaan perlu menyampaikan rincian perhitungan agar pekerja dapat memahami komponen yang diberikan. Pekerja juga perlu memahami haknya dan memastikan data masa kerja serta upah yang digunakan telah benar. Ketika terdapat perbedaan pemahaman, komunikasi terbuka menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik dan mencari penyelesaian sesuai ketentuan.

4.5 Rangkuman Hubungan Proses Perhitungan

Proses penentuan kompensasi PHK berawal dari identifikasi alasan PHK, kemudian pemeriksaan masa kerja dan upah dasar, dilanjutkan dengan penentuan ketentuan yang berlaku, penghitungan setiap komponen hak, dan verifikasi hasil. Proses yang terstruktur membantu memastikan pemenuhan hak pekerja dan kewajiban perusahaan.

Alasan PHK → Masa kerja dan upah dasar → Pemeriksaan ketentuan → Penghitungan komponen → Verifikasi → Pemenuhan hak pekerja

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kompensasi PHK merupakan bagian penting dari pemenuhan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.

Besaran kompensasi dipengaruhi oleh alasan PHK, masa kerja, upah dasar perhitungan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Komponen kompensasi dapat mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan hak lainnya sesuai ketentuan.

Perhitungan kompensasi harus dilakukan secara cermat dan transparan. Masa kerja dan upah saja belum cukup untuk menentukan besaran akhir; alasan PHK perlu diketahui terlebih dahulu.

Perusahaan perlu memenuhi hak pekerja secara tepat, sedangkan pekerja perlu memahami haknya agar pemenuhannya sesuai ketentuan.

5.2 Saran

Bagi perusahaan. Perusahaan sebaiknya memastikan dasar hukum dan data pekerja yang digunakan dalam perhitungan kompensasi sudah sesuai, serta memberikan rincian perhitungan secara tertulis dan transparan.

Bagi pekerja. Pekerja perlu memahami hak terkait PHK, memeriksa data masa kerja dan upah, serta meminta penjelasan apabila terdapat komponen kompensasi yang belum jelas.

Bagi kedua pihak. Perusahaan dan pekerja perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan menyelesaikan perbedaan pemahaman melalui mekanisme yang sesuai peraturan ketenagakerjaan.

5.3 Catatan Pembahasan

Ilustrasi dalam materi bersifat asumsi dan tidak menetapkan nominal kompensasi aktual. Perhitungan yang benar membutuhkan informasi alasan PHK, masa kerja, komponen upah yang menjadi dasar, serta ketentuan yang berlaku untuk kondisi PHK tersebut. Artikel ini menyajikan uraian materi presentasi dan bukan pengganti pemeriksaan peraturan atau konsultasi untuk kasus tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia. Prenadamedia Group.

Hasibuan, M. S. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.

Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Rajawali Pers.

Khakim, A. (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya.

Simanjuntak, P. J. (2011). Manajemen Hubungan Industrial. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sutrisno, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

JDIH Kementerian Ketenagakerjaan+1

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

JDIH Kementerian Ketenagakerjaan+1

Sumber Resmi dan Referensi Internet

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Bagaimana Ketentuan Pemberian Pesangon Bila Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini? JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (n.d.). Simulasi Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja. Portal Simulasi Kompensasi PHK.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Database Peraturan BPK.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. JDIH Sekretariat Negara

Follow WhatsApp Channel mediaoutsourcing.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gaji Bukan Sekadar Angka: Pentingnya Keadilan dalam Sistem Kompensasi Karyawan
Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan
Gaji Bukan Sekadar Angka: Pentingnya Keadilan dalam Sistem Kompensasi Karyawan
Kompensasi PHK dan Pesangon di Indonesia: Konsep, Komponen, dan Perhitungannya
Dampak ‘Performance Punishment’ terhadap Burnout Talenta Unggulan
Analisis Rekrutmen, Seleksi, dan Peran MSDM dalam Strategi Bersaing di Pasar Kita Pamulang
Perencanaan SDM di Era Perubahan: Bukan Sekadar Menghitung Kebutuhan Karyawan
Strategi Mengembangkan Potensi Karyawan untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:02 WIB

Gaji Bukan Sekadar Angka: Pentingnya Keadilan dalam Sistem Kompensasi Karyawan

Jumat, 20 November 2026 - 12:37 WIB

Kompensasi PHK dan Pesangon: Memahami Hak Karyawan dan Kewajiban Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 11:14 WIB

Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan

Kamis, 19 November 2026 - 19:44 WIB

Gaji Bukan Sekadar Angka: Pentingnya Keadilan dalam Sistem Kompensasi Karyawan

Rabu, 18 November 2026 - 13:27 WIB

Kompensasi PHK dan Pesangon di Indonesia: Konsep, Komponen, dan Perhitungannya

Berita Terbaru

HR

Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:14 WIB