Hak dan Kewajiban Pekerja dan Peran Serikat dalam Perlindungan Kerja

logo ikon media outsourcing

Kamis, 19 November 2026 - 21:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Media Outsourcing | Pekerja dan perusahaan terikat dalam hubungan kerja yang memuat hak dan kewajiban kedua pihak. Praktik di lapangan masih menunjukkan pelanggaran hak, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, dan perlindungan kesejahteraan yang belum merata. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025. Serikat pekerja mengklaim angka yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 100.000 orang. Penelitian ini menganalisis hak dan kewajiban pekerja, bentuk perlindungan hukumnya, dan fungsi serikat pekerja dalam perusahaan. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi literatur. Analisis bertumpu pada teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori sistem hubungan industrial, dan teori exit-voice. Hasil kajian menunjukkan tiga temuan. Pertama, hak dan kewajiban pekerja bersifat timbal balik, sehingga pemenuhan keduanya harus seimbang. Kedua, perlindungan hukum bersifat preventif dan represif, dan pekerja sering gagal menggunakannya karena posisi tawar yang lemah. Ketiga, serikat pekerja menjalankan enam fungsi menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu perundingan, penyelesaian perselisihan, perwakilan, penyaluran aspirasi, pemogokan yang sah, dan perjuangan kepemilikan saham. Fungsi tersebut membantu perlindungan hak, penyelesaian perselisihan PHK, dan peningkatan kesejahteraan. Perusahaan perlu mengakui serikat pekerja sebagai mitra perundingan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan mempercepat pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Kata kunci: hak pekerja, kewajiban pekerja, serikat pekerja, hubungan industrial, perlindungan hukum, pemutusan hubungan kerja, kesejahteraan pekerja.

ABSTRACT

Workers and employers share rights and obligations in an employment relationship. In practice, rights violations, unilateral dismissals, and uneven welfare protection still occur. Indonesia’s Ministry of Manpower recorded 88,519 dismissed workers in 2025, while labor unions claimed more than 100,000. This study analyzes workers’ rights and obligations, their legal protection, and the functions of trade unions in the firm. It uses a normative juridical method based on a literature review. The analysis draws on legal protection theory, justice theory, industrial relations systems theory, and exit-voice theory. The findings show three points. First, workers’ rights and obligations are reciprocal and must stay balanced. Second, legal protection is both preventive and repressive, yet workers often fail to use it because their bargaining power is weak. Third, trade unions perform six functions under Article 4 of Law Number 21 of 2000. These functions support rights protection, dismissal dispute resolution, and welfare improvement. Firms should recognize unions as bargaining partners. The government should strengthen labor inspection and speed up the new labor law.

Keywords: workers’ rights, workers’ obligations, trade union, industrial relations, legal protection, dismissal, worker welfare.

1. PENDAHULUAN

Pekerja menjalankan kegiatan produksi dan pelayanan perusahaan. Hubungan kerja mencakup lebih dari pelaksanaan pekerjaan. Hubungan itu juga mengatur pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, perlindungan hukum, dan kesejahteraan pekerja. Hubungan kerja yang sehat membutuhkan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan.

Pekerja memiliki hak atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, perlakuan yang adil, dan perlindungan saat terjadi PHK. Pekerja juga memiliki kewajiban. Pekerja harus melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja, mematuhi peraturan perusahaan, dan menjaga disiplin. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi dasar hubungan kerja yang baik.

Data terbaru menunjukkan bahwa persoalan ini nyata. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 pekerja terkena PHK sepanjang 2025 (Bisnis.com, 2026a). Serikat pekerja mengklaim jumlahnya melebihi 100.000 orang (Bisnis.com, 2026b). Bisnis.com (2025) juga melaporkan 126.160 buruh di sektor tekstil hingga alas kaki terkena PHK dalam tiga tahun terakhir. Perbedaan angka antara pemerintah dan serikat pekerja menunjukkan bahwa pencatatan PHK belum seragam. Pekerja yang tidak memahami haknya, atau yang tidak memiliki posisi tawar yang cukup, sulit menolak PHK yang tidak sesuai prosedur.

Kerangka hukum ketenagakerjaan juga sedang berubah. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan pembentuk undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru dalam waktu paling lama dua tahun (Investortrust, 2024). Pada 27 Agustus 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif DPR (Katadata, 2026). Rancangan itu mengatur perlindungan bagi pekerja sektor informal dan pekerja platform digital, serta memperkuat pengawasan ketenagakerjaan. Perubahan ini membuat kajian tentang hak, kewajiban, dan peran serikat pekerja menjadi relevan.

Serikat pekerja dapat membantu pekerja menghadapi persoalan tersebut. Serikat pekerja menyampaikan aspirasi, melakukan perundingan, mendampingi pekerja dalam perselisihan, dan memperjuangkan kesejahteraan. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban pekerja dan mengaitkannya dengan fungsi serikat pekerja di perusahaan.

Penelitian ini menjawab lima pertanyaan. Pertama, apa hak dan kewajiban pekerja dalam hubungan kerja. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak pekerja di perusahaan. Ketiga, apa fungsi serikat pekerja di perusahaan. Keempat, bagaimana serikat pekerja berperan dalam penyelesaian perselisihan, khususnya perselisihan PHK. Kelima, bagaimana serikat pekerja meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tujuan penelitian adalah menjawab kelima pertanyaan tersebut. Hasilnya bermanfaat bagi pekerja, serikat pekerja, perusahaan, dan pembuat kebijakan yang menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2017; Soekanto dan Mamudji, 2003). Penulis mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum ketenagakerjaan dan laporan media ekonomi yang memuat data PHK terbaru. Penulis menganalisis bahan tersebut secara deskriptif-kualitatif. Penulis menarik kesimpulan dengan penalaran deduktif dari teori ke temuan.

3. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Hadjon (1987) membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk. Perlindungan preventif mencegah sengketa melalui aturan yang jelas. Perlindungan represif menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang berwenang. Rahardjo (2000) menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia dengan memberi kekuasaan bertindak kepada pihak yang dilindungi. Pekerja berada pada posisi yang lebih lemah daripada pengusaha. Karena itu, hukum ketenagakerjaan memberi perlindungan khusus kepada pekerja (Husni, 2014).

3.1.2 Teori Keadilan

Rawls (1971) menyatakan bahwa kerja sama sosial harus adil bagi pihak yang paling lemah. Prinsip ini menjelaskan mengapa hukum membatasi kebebasan pengusaha dalam menetapkan upah, waktu kerja, dan PHK. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keduanya tampak dalam hubungan kerja. Keadilan distributif menyangkut pembagian upah dan jaminan. Keadilan korektif menyangkut pemulihan hak ketika terjadi pelanggaran.

3.1.3 Teori Sistem Hubungan Industrial

Dunlop (1958) memandang hubungan industrial sebagai sistem yang melibatkan tiga pelaku, yaitu pekerja dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya, serta pemerintah. Ketiganya menyusun aturan yang mengatur tempat kerja. Pola ini sejalan dengan konsep hubungan industrial di Indonesia. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan hubungan industrial sebagai sistem hubungan antara pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

3.1.4 Teori Perundingan Kolektif dan Exit-Voice

Webb dan Webb (1897) menyatakan bahwa perundingan kolektif mengimbangi posisi tawar pekerja yang lemah saat berunding secara individual. Hirschman (1970) membedakan dua respons terhadap kondisi yang buruk, yaitu keluar (exit) dan bersuara (voice). Freeman dan Medoff (1984) menerapkan konsep ini pada serikat pekerja. Mereka menyatakan bahwa serikat pekerja menyediakan jalur suara kolektif sehingga pekerja dapat menyampaikan keluhan tanpa harus keluar dari perusahaan. Keempat teori ini menjadi dasar analisis pada Bagian 4.

3.2 Hak dan Kewajiban Pekerja

Hak pekerja adalah kepentingan yang dilindungi hukum dan harus dipenuhi perusahaan. Hak itu muncul dari hubungan kerja, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian kerja. Hak pekerja meliputi:

  1. Hak memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.
  2. Hak memperoleh perlindungan kerja, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja.
  3. Hak memperoleh waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan.
  4. Hak memperoleh jaminan sosial sesuai program yang diwajibkan.
  5. Hak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.
  6. Hak menyampaikan pendapat dan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai, termasuk berserikat.
  7. Hak memperoleh perlindungan dalam perselisihan hubungan industrial.

Pekerja juga memiliki kewajiban. Kewajiban itu bersumber dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1603 sampai dengan Pasal 1603d KUH Perdata mewajibkan pekerja melakukan pekerjaan sendiri, menaati aturan pelaksanaan pekerjaan, dan bertindak sebagai pekerja yang baik. Kewajiban pekerja mencakup pelaksanaan pekerjaan sesuai perjanjian, kepatuhan pada peraturan perusahaan, disiplin, penjagaan keamanan dan ketertiban tempat kerja, serta pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab.

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Pekerja

Perlindungan hukum memberi kepastian kepada pekerja. Perlindungan itu mencakup upah, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta penanganan perselisihan dan PHK. Perlindungan preventif tampak pada norma yang melarang tindakan merugikan pekerja. Perlindungan represif tampak pada mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam kedua bentuk itu, serikat pekerja dapat memberi pendampingan.

3.4 Pemutusan Hubungan Kerja

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur alasan dan tata cara PHK. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa semua pihak harus mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Apabila pekerja menolak PHK, para pihak menyelesaikannya melalui perundingan bipartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selama proses itu berlangsung, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya (Pasal 157A).

3.5 Pengertian Serikat Pekerja

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mendefinisikan serikat pekerja sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuannya memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pasal 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Sepuluh orang pekerja dapat membentuk serikat pekerja di perusahaan. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang hak berorganisasi dan berunding bersama.

3.6 Fungsi Serikat Pekerja dalam Perusahaan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menetapkan enam fungsi serikat pekerja. Tabel 1 menyajikan fungsi tersebut beserta bentuk pelaksanaannya di perusahaan.

Tabel 1. Fungsi Serikat Pekerja menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000

No. Fungsi menurut undang-undang Bentuk pelaksanaan di perusahaan
1 Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial Menyusun dan merundingkan perjanjian kerja bersama, mendampingi anggota di bipartit, mediasi, dan pengadilan
2 Wakil pekerja dalam lembaga kerja sama bidang ketenagakerjaan Duduk di lembaga bipartit, tripartit, dan dewan pengupahan
3 Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan Menjaga komunikasi rutin dengan manajemen
4 Sarana penyalur aspirasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggota Menghimpun dan menyampaikan keluhan anggota secara kolektif
5 Perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan sesuai peraturan Menyelenggarakan mogok kerja yang sah sebagai upaya terakhir
6 Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan Mengusulkan program kepemilikan saham bagi pekerja

 

Sumber: diolah penulis dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Perusahaan

Hak dan kewajiban pekerja bersifat timbal balik. Pekerja berhak atas imbalan dan perlindungan. Perusahaan berhak atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tabel 2 merangkum hak pekerja beserta dasar hukumnya.

Tabel 2. Hak Pekerja dan Dasar Hukumnya

Hak pekerja Uraian Dasar hukum
Upah layak Pekerja berhak atas penghidupan yang layak. Pengusaha membayar upah sesuai kesepakatan dan ketentuan upah minimum. Pasal 88 UU 13/2003; PP 36/2021
Keselamatan dan kesehatan kerja Pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pasal 86 UU 13/2003; UU 1/1970
Waktu kerja, istirahat, dan cuti Waktu kerja dibatasi 40 jam per minggu. Pekerja berhak atas istirahat dan cuti tahunan. Pasal 77 dan 79 UU 13/2003
Jaminan sosial Pekerja berhak menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. UU 40/2004; UU 24/2011
Perlakuan tanpa diskriminasi Pekerja memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik. Pasal 5 dan 6 UU 13/2003
Kebebasan berserikat Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Pasal 104 UU 13/2003; Pasal 5 UU 21/2000
Perlindungan saat PHK Pekerja memperoleh pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai alasan PHK, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 156 UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023; PP 35/2021; PP 37/2021

 

Sumber: diolah penulis dari peraturan perundang-undangan yang tercantum.

Kewajiban pekerja tidak diatur dalam satu daftar. Kewajiban itu berasal dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan KUH Perdata. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan secara pribadi (Pasal 1603), menaati aturan pelaksanaan pekerjaan (Pasal 1603b), menjaga disiplin, menjaga keamanan dan aset perusahaan, serta mengganti kerugian yang timbul dari kesengajaan atau kelalaian berat (Pasal 1603d).

Hubungan kerja yang sehat membutuhkan keseimbangan kedua sisi. Perusahaan tidak boleh hanya menuntut produktivitas. Perusahaan juga harus memenuhi hak pekerja. Pekerja tidak boleh hanya menuntut hak. Pekerja juga harus melaksanakan kewajibannya secara profesional. Prinsip keadilan menurut Rawls (1971) menuntut agar pembagian beban dan manfaat dalam hubungan kerja tidak merugikan pihak yang lemah.

4.2 Perlindungan Hak Pekerja

Perlindungan hak pekerja menciptakan hubungan industrial yang adil. Menurut Hadjon (1987), perlindungan itu bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa aturan upah minimum, batas waktu kerja, norma keselamatan kerja, kewajiban jaminan sosial, larangan diskriminasi, dan perjanjian kerja bersama. Pengawas ketenagakerjaan memeriksa kepatuhan perusahaan. Perlindungan represif berupa penyelesaian perselisihan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Masalah muncul pada dua titik. Pertama, perusahaan tidak selalu memenuhi hak pekerja. Kedua, pekerja tidak selalu memahami cara memperjuangkan haknya. Pekerja yang berunding sendiri menghadapi perusahaan yang memiliki sumber daya hukum lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan analisis Webb dan Webb (1897) tentang lemahnya posisi tawar pekerja individual. Komunikasi yang baik antara pekerja dan perusahaan mengurangi risiko tersebut. Serikat pekerja dapat memperkuat komunikasi itu.

Pengawasan ketenagakerjaan juga menentukan efektivitas perlindungan. Laporan Katadata (2026) mencatat bahwa DPR menerima banyak keluhan tentang pengawasan ketenagakerjaan di daerah yang masih minim. Karena itu, rancangan undang-undang yang baru memperkuat fungsi pengawasan.

4.3 Peran Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan PHK

PHK menjadi sumber perselisihan ketika pekerja menilai PHK terjadi tanpa alasan yang jelas, tanpa prosedur yang sesuai, atau tanpa pemenuhan hak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenal empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan.

Tahapan penyelesaiannya berjenjang. Tabel 3 menyajikan tahapan tersebut dan peran serikat pekerja pada setiap tahap.

Tabel 3. Tahapan Penyelesaian Perselisihan PHK dan Peran Serikat Pekerja

No. Tahap Ketentuan pokok Peran serikat pekerja
1 Perundingan bipartit Pekerja dan pengusaha berunding paling lama 30 hari kerja. Mendampingi pekerja dan menyusun posisi perundingan
2 Pencatatan perselisihan Salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan jika bipartit gagal. Membantu melengkapi bukti dan berkas
3 Mediasi, konsiliasi, atau arbitrase Para pihak memilih penyelesaian melalui pihak ketiga. Mediator bekerja paling lama 30 hari kerja. Mewakili pekerja dalam sidang dan menyampaikan argumen hukum
4 Pengadilan Hubungan Industrial Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Mendampingi atau memberi kuasa kepada pendamping hukum
5 Kasasi Mahkamah Agung Perselisihan PHK dapat dilanjutkan ke kasasi. Mengawal proses dan pelaksanaan putusan

 

Sumber: diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Serikat pekerja memiliki dua peran dalam proses ini. Peran pertama bersifat advokasi. Serikat pekerja mendampingi pekerja, mengumpulkan bukti, dan menyampaikan tuntutan. Peran kedua bersifat penyelesaian. Serikat pekerja membuka dialog dan perundingan yang mengurangi konflik dan memberi kesempatan kedua pihak mencapai kesepakatan. Peran ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Teori exit-voice menjelaskan nilai peran tersebut. Pekerja yang menghadapi PHK sepihak hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima keputusan (exit) atau menggugat secara individual. Serikat pekerja menyediakan pilihan ketiga, yaitu suara kolektif (voice) yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan sebelum perselisihan berkembang (Hirschman, 1970; Freeman dan Medoff, 1984). Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 melindungi pilihan ini. Pasal tersebut melarang pengusaha menghalangi pekerja membentuk atau menjadi pengurus serikat, termasuk dengan melakukan PHK, mutasi, atau intimidasi.

Selisih data PHK antara pemerintah dan serikat pekerja menunjukkan satu manfaat lain. Serikat pekerja dapat mencatat dan melaporkan PHK anggotanya. Laporan itu membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

4.4 Fungsi Serikat Pekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan besaran upah. Kesejahteraan mencakup kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, kepastian hubungan kerja, fasilitas kerja, dan kesempatan mengembangkan kemampuan.

Serikat pekerja memperjuangkan aspek tersebut melalui perjanjian kerja bersama (PKB). PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua pihak. PKB dapat memuat ketentuan yang lebih baik daripada standar minimal dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan syarat itu, PKB dapat menambah manfaat di atas standar minimal, misalnya tunjangan, fasilitas kesehatan, dan program pelatihan.

Serikat pekerja juga menyampaikan kebutuhan pekerja secara kolektif. Perusahaan memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi dan kepentingan tenaga kerja. Freeman dan Medoff (1984) menyatakan bahwa jalur suara kolektif dapat menurunkan perpindahan pekerja dan memperbaiki komunikasi di tempat kerja. Dengan demikian, perusahaan tetap mencapai tujuan bisnis dan pekerja memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang layak.

Rancangan undang-undang yang baru memperluas kebutuhan tersebut. Rancangan itu mengatur perlindungan pekerja sektor informal dan pekerja platform digital (Katadata, 2026). Kedua kelompok ini sering berada di luar hubungan kerja konvensional. Serikat pekerja perlu menjangkau kelompok tersebut agar fungsi perlindungan tidak berhenti pada pekerja formal.

4.5 Hubungan antara Hak, Kewajiban, dan Fungsi Serikat Pekerja

Hak pekerja, kewajiban pekerja, dan fungsi serikat pekerja saling mendukung. Pemenuhan hak membutuhkan pelaksanaan kewajiban yang seimbang. Serikat pekerja memastikan hubungan itu berjalan adil. Gambar 1 menyajikan alurnya.

Gambar 1. Kerangka Hubungan Hak, Kewajiban, dan Fungsi Serikat Pekerja

Hak pekerja
↓
Pelaksanaan kewajiban pekerja
↓
Hubungan industrial yang seimbang
↓
Peran dan fungsi serikat pekerja
↓
Perlindungan hak, penyelesaian perselisihan, dan peningkatan kesejahteraan
↓
Hubungan kerja yang harmonis

 

Sumber: analisis penulis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

  1. Hak dan kewajiban pekerja bersifat timbal balik. Pekerja berhak atas upah, perlindungan kerja, jaminan sosial, waktu istirahat, perlakuan yang adil, kebebasan berserikat, dan perlindungan dalam perselisihan. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, mematuhi peraturan perusahaan, menjaga disiplin, dan bertanggung jawab atas tugasnya.
  2. Perlindungan hukum bagi pekerja bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif berupa aturan dan pengawasan. Perlindungan represif berupa penyelesaian perselisihan secara berjenjang. Pekerja sering tidak dapat menggunakan perlindungan itu secara efektif karena posisi tawar yang lemah.
  3. Serikat pekerja menjalankan enam fungsi menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Fungsi tersebut mencakup perundingan, penyelesaian perselisihan, perwakilan, penyaluran aspirasi, pemogokan yang sah, dan perjuangan kepemilikan saham.
  4. Dalam perselisihan PHK, serikat pekerja mendampingi pekerja pada setiap tahap, mulai dari bipartit hingga pengadilan. Serikat pekerja juga membuka jalur dialog yang mengurangi konflik.
  5. Serikat pekerja meningkatkan kesejahteraan melalui perjanjian kerja bersama dan penyampaian kebutuhan pekerja secara kolektif. Kesejahteraan mencakup upah, lingkungan kerja, jaminan sosial, kepastian kerja, dan pengembangan kemampuan.

5.2 Saran

Bagi perusahaan. Perusahaan perlu mengakui serikat pekerja sebagai mitra perundingan, memenuhi hak pekerja, dan menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan. Perusahaan perlu menghindari PHK sebelum menempuh langkah alternatif seperti pengaturan jam kerja dan pelatihan ulang.

Bagi pekerja. Pekerja perlu memahami hak dan kewajibannya, bergabung dengan serikat pekerja, dan menyimpan dokumen hubungan kerja seperti perjanjian kerja dan slip upah.

Bagi serikat pekerja. Serikat pekerja perlu meningkatkan kemampuan perundingan dan advokasi hukum. Serikat pekerja juga perlu menjangkau pekerja sektor informal dan pekerja platform digital.

Bagi pemerintah dan DPR. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan menyeragamkan pencatatan data PHK. DPR perlu mempercepat pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan serikat pekerja dan pengusaha.

Bagi peneliti selanjutnya. Peneliti perlu melengkapi kajian normatif ini dengan data lapangan, seperti wawancara dengan pengurus serikat pekerja, pengusaha, dan mediator hubungan industrial.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memakai data sekunder dan tidak memuat data primer. Data PHK berasal dari laporan media ekonomi yang mengutip Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat pekerja. Rancangan undang-undang yang baru masih dalam pembahasan, sehingga kesimpulan tentang substansinya bersifat sementara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Z., Wahab, A. R., Husni, L., Wiwoho, & Soepomo, I. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Dunlop, J. T. (1958). Industrial Relations Systems. New York: Henry Holt.

Freeman, R. B., & Medoff, J. L. (1984). What Do Unions Do? New York: Basic Books.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Cambridge: Harvard University Press.

Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Webb, S., & Webb, B. (1897). Industrial Democracy. London: Longmans, Green and Co.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1603 sampai dengan 1603d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Sumber daring (diakses 19 November 2026)

Bisnis.com. (2025, 8 November). 126.160 buruh tekstil hingga sepatu kena PHK dalam 3 tahun. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251108/12/1927190/126160-buruh-tekstil-hingga-sepatu-kena-phk-dalam-3-tahun

Bisnis.com. (2026a, 14 Januari). Pekerja korban PHK melonjak di 2025, tembus 88.519 orang. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260114/12/1944177/pekerja-korban-phk-melonjak-di-2025-tembus-88519-orang

Bisnis.com. (2026b, 26 Januari). Buruh klaim jumlah PHK 2025 tembus 100.000 orang, lampaui data Kemnaker. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260126/12/1947233/buruh-klaim-jumlah-phk-2025-tembus-100000-orang-lampaui-data-kemnaker

Investortrust. (2024). MK perintahkan DPR dan pemerintah bentuk UU Ketenagakerjaan baru, paling lama 2 tahun. https://investortrust.id/national/46128/mk-perintahkan-dpr-dan-pemerintah-bentuk-uu-ketenagakerjaan-baru-paling-lama-2-tahun

Katadata. (2026, 27 Agustus). DPR setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan jadi usul inisiatif parlemen. https://katadata.co.id/berita/nasional/6a8fea6b9bda9/dpr-setujui-ruu-pelindungan-ketenagakerjaan-jadi-usul-inisiatif-parlemen

Penulis Mahasiswa Universitas Pamulang

  1. Daniela Artamevia (231010551321)
  2. Chairunnisa Prayitno (231010551518)
  3. Anissa Devi Rahmwati (231010551560)
  4. Asep Wahyudi (231010550821)

 

Follow WhatsApp Channel mediaoutsourcing.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Memahami Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Serikat Pekerja
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Antara Hak Pekerja, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Realitas Perlindungan di Indonesia
Gemilang Jajaki Peluang Pasar Outsourcing ke ASEAN di Event Trade Expo Indonesia
Menembus Pasar Kerja 2026: Deretan Keahlian Utama yang Paling Diburu Industri Nasional
Menguak Kemampuan Paling Dicari Perusahaan Indonesia untuk Menembus Pasar Kerja Tahun 2026
Menembus Batas Automasi: Keterampilan Manusiawi yang Paling Dicari di Pasar Kerja 2026
Strategi Merek Lokal Indonesia Menembus Etalase Global dan Memikat Konsumen Dunia
Siasat Industri Lokal dan Perubahan Gaya Hidup di Tengah Dinamika Ekonomi Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:32 WIB

Memahami Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Serikat Pekerja

Rabu, 11 November 2026 - 10:18 WIB

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Antara Hak Pekerja, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Realitas Perlindungan di Indonesia

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Gemilang Jajaki Peluang Pasar Outsourcing ke ASEAN di Event Trade Expo Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 - 06:38 WIB

Menembus Pasar Kerja 2026: Deretan Keahlian Utama yang Paling Diburu Industri Nasional

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 06:33 WIB

Menguak Kemampuan Paling Dicari Perusahaan Indonesia untuk Menembus Pasar Kerja Tahun 2026

Berita Terbaru

HR

Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:14 WIB