Media Outsourcing | Pemutusan hubungan kerja (PHK) menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang berat bagi pekerja, karena pekerja kehilangan sumber penghasilan yang menopang kehidupan dirinya dan keluarganya. Untuk melindungi pekerja pada situasi tersebut, hukum ketenagakerjaan Indonesia mewajibkan pengusaha membayar kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dalam praktik, penerapan ketentuan ini sering menimbulkan perselisihan, antara lain mengenai alasan PHK, upah yang dijadikan dasar hitungan, dan besaran pengali yang digunakan.
Makalah ini bertujuan menguraikan konsep kompensasi PHK, komponen-komponennya, serta konsep dan contoh perhitungan pesangon. Makalah disusun dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021, PP No. 36 Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, literatur hukum ketenagakerjaan, dan pemberitaan terbaru. Data dianalisis secara deskriptif.
Pembahasan menunjukkan bahwa kompensasi PHK bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu terdiri atas tiga komponen, yaitu uang pesangon yang paling banyak sembilan bulan upah, uang penghargaan masa kerja yang paling banyak sepuluh bulan upah, dan uang penggantian hak. Besarnya ditentukan oleh masa kerja, upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, serta alasan PHK yang menentukan pengali. Pekerja yang mengundurkan diri tidak memperoleh pesangon, tetapi dapat menerima uang penggantian hak dan uang pisah, sedangkan pekerja kontrak menerima uang kompensasi. Para ahli memandang pesangon sebagai bentuk perlindungan ekonomi, jaminan penghidupan pada masa transisi, dan penghargaan atas pengabdian pekerja.
Perkembangan terbaru ditandai dengan pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 yang, menurut pemberitaan, menghapus pengali 0,5 kali, menyediakan dasar hukum bagi dana cadangan pesangon, dan memperketat PHK, dengan masa transisi satu tahun serta peraturan pelaksana yang masih ditunggu. Makalah ini menyimpulkan bahwa kerangka hitungan berdasarkan masa kerja dan komponen kompensasi tetap berlaku, sedangkan pengali dan ketentuan teknisnya perlu dicermati kembali setelah peraturan pelaksana terbit.
Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, perlindungan pekerja
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menjadi sumber penghidupan pekerja dan keluarganya. Ketika hubungan itu berakhir karena PHK, pekerja kehilangan penghasilan secara mendadak. Negara menjawab persoalan ini dengan menetapkan hak minimum yang wajib dibayar pengusaha. Dasar awalnya adalah Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah melalui UU Cipta Kerja, dirinci dalam PP No. 35 Tahun 2021, dan kini mengalami pembaruan lagi melalui UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026.
1.2 Rumusan Masalah
- Apa yang dimaksud dengan PHK dan bagaimana konsep kompensasi PHK dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia?
- Apa saja komponen kompensasi PHK dan bagaimana besarannya?
- Bagaimana konsep dan contoh perhitungan pesangon menurut peraturan yang berlaku dan menurut para ahli?
- Apa perubahan penting yang dibawa UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 terhadap pesangon?
1.3 Tujuan Penulisan
- Menjelaskan pengertian PHK dan konsep kompensasi
- Menguraikan komponen kompensasi PHK beserta
- Menjelaskan konsep dan cara perhitungan pesangon dengan
- Memaparkan pandangan para ahli dan perkembangan regulasi
1.4 Metode Penulisan
Makalah ini disusun dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku hukum ketenagakerjaan, dan sumber daring yang dirujuk dalam Daftar Pustaka. Data dianalisis secara deskriptif.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Dasar Hukum
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 150 sampai 172 tentang PHK dan kompensasinya).
- UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- PP 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Pasal 36 sampai 59 mengatur alasan PHK dan besaran hak akibat PHK.
- PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, yang menjadi dasar penyusunan undang-undang ketenagakerjaan baru.
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan, disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 (diberitakan bernomor 27 Tahun 2026), terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang ini memiliki masa transisi satu tahun dan menunggu peraturan pelaksana.
2.2 Konsep Kompensasi PHK
2.2.1 Pengertian PHK
Menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK dapat terjadi karena kehendak pengusaha, kehendak pekerja, berakhirnya perjanjian kerja, atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2.2.2 Hakikat Kompensasi PHK
Kompensasi PHK memiliki tiga fungsi utama:
- Fungsi jaminan Menjadi bekal ekonomi sementara selama pekerja mencari pekerjaan baru.
- Fungsi Mengapresiasi pengabdian pekerja selama masa kerja.
- Fungsi pengganti Mengembalikan hak-hak yang belum terpenuhi saat hubungan kerja berakhir.
2.2.3 Prinsip Dasar
PHK harus menjadi upaya terakhir. Pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah wajib mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Bila tetap terjadi, maksud dan alasannya harus dirundingkan dengan pekerja atau serikat pekerja, dan hak pekerja harus dipenuhi sesuai alasan PHK.
2.3 Komponen Kompensasi PHK
Kompensasi PHK bagi pekerja PKWTT (karyawan tetap) terdiri atas tiga komponen:
Total Kompensasi = UP + UPMK + UPH
2.3.1 Uang Pesangon (UP)
Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja akibat PHK. Besarnya ditentukan oleh masa kerja (Pasal 40 ayat 2 PP 35/2021), maksimal 9 bulan upah.
Tabel 1. Uang pesangon berdasarkan masa kerja
| Masa kerja | Uang pesangon |
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
2.3.2 Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
UPMK adalah penghargaan atas loyalitas pekerja. Hak ini baru muncul pada masa kerja 3 tahun (Pasal 40 ayat 3 PP 35/2021), dengan batas maksimal 10 bulan upah.
Tabel 2. Uang penghargaan masa kerja berdasarkan masa kerja
| Masa kerja | UPMK |
| Kurang dari 3 tahun | tidak ada |
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
2.3.3 Uang Penggantian Hak (UPH)
UPH (Pasal 40 ayat 4 PP 35/2021) meliputi:
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja; dan
- hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Catatan: ketentuan lama berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 persen dari pesangon dan UPMK tidak lagi dicantumkan dalam PP 35/2021.
2.3.4 Uang Pisah
Uang pisah diberikan kepada pekerja PKWTT yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat (Pasal 50 PP 35/2021), bersama UPH. Besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, sehingga ditentukan oleh perusahaan. Pekerja yang resign tidak mendapat pesangon dan UPMK.
2.3.5 Uang Kompensasi PKWT
Bagi pekerja kontrak (PKWT) yang kontraknya berakhir, berlaku uang kompensasi (Pasal 15 sampai 17 PP 35/2021), bukan pesangon. Dasarnya 1 bulan upah untuk setiap 12 bulan masa kerja, dihitung proporsional untuk masa kerja kurang dari 12 bulan.
2.4 Upah sebagai Dasar Perhitungan
Upah yang dipakai untuk menghitung UP, UPMK, dan UPH adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diterima pekerja dan keluarganya (upah tanpa tunjangan tidak tetap). Bila pekerja menerima upah harian atau borongan, ada ketentuan konversi tersendiri dalam peraturan pengupahan. Uang cuti dalam UPH umumnya dihitung per hari dengan membagi upah sebulan dengan jumlah hari kerja yang berlaku (misalnya 25 hari untuk enam hari kerja seminggu), lalu mengalikannya dengan sisa hari cuti.
2.5 Konsep Perhitungan Pesangon
2.5.1 Rumus Umum
- UP = pengali alasan PHK × (bulan upah sesuai tabel UP) × upah sebulan
- UPMK = pengali alasan PHK × (bulan upah sesuai tabel UPMK) × upah sebulan
- UPH = nilai cuti yang belum diambil + biaya pulang + hak lain sesuai perjanjian
Langkahnya: (1) tentukan alasan PHK, (2) hitung masa kerja, (3) tentukan upah sebulan, (4) cari bulan upah dalam tabel UP dan UPMK, (5) kalikan dengan pengali sesuai alasan PHK, (6) tambahkan UPH.
2.5.2 Pengali Menurut Alasan PHK (PP 35/2021)
Berikut ringkasan pola pengali yang umum dirujuk. Rinciannya tersebar pada Pasal 41 sampai 59 PP 35/2021, sehingga rujuklah teks aslinya untuk kasus konkret.
Tabel 3. Pengali kompensasi menurut alasan PHK
| Alasan PHK | UP | UPMK | UPH |
| Efisiensi untuk mencegah kerugian, atau perubahan status, penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan (pekerja tidak bersedia) | 1× | 1× | ada |
| Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun | 0,5× | 1× | ada |
| Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force majeure) | 0,5× | 1× | ada |
| Keadaan memaksa tetapi perusahaan tidak tutup | 0,75× | 1× | ada |
| Perusahaan pailit | 0,5× | 1× | ada |
| Pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB (setelah surat peringatan) | 0,5× | 1× | ada |
| Pekerja memasuki usia pensiun | 1,75× | 1× | ada |
| Pekerja meninggal dunia | 2× | 1× | ada |
| Sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja | 2× | 1× | ada |
| Mangkir 5 hari kerja atau lebih setelah dipanggil patut dua kali (dianggap mengundurkan diri) | tidak ada | tidak ada | UPH dan uang pisah |
| Pengunduran diri atas kemauan sendiri | tidak ada | tidak ada | UPH dan uang pisah |
| Pelanggaran berat (dengan prosedur yang berlaku) | tidak ada | tidak ada | UPH |
2.5.3 Contoh Perhitungan
Andi bekerja 5 tahun 4 bulan dengan upah (pokok ditambah tunjangan tetap) Rp5.000.000 per bulan, memiliki sisa cuti 5 hari, dan terkena PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian (pengali 1×). Anggap biaya pulang tidak ada dan pembagi cuti 25 hari.
- UP: masa kerja 5 sampai kurang dari 6 tahun berarti 6 bulan upah. Hitungannya 1 × 6 × Rp5.000.000 = 000.000.
- UPMK: masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun berarti 2 bulan upah. Hitungannya 1 × 2 × Rp5.000.000 = 000.000.
- UPH (cuti): 5 / 25 × Rp5.000.000 = 000.000.
- Total = 000.000.
Bila alasan PHK adalah perusahaan tutup karena rugi terus-menerus selama 2 tahun (UP 0,5×), UP menjadi Rp15.000.000 dan totalnya Rp26.000.000. Selisih ini menjadi pokok kritik para pekerja terhadap pengali 0,5 kali.
2.6 Pandangan Para Ahli
Bagian ini merangkum pandangan umum dalam literatur hukum ketenagakerjaan dengan bahasa penulis sendiri. Periksa kembali halaman dan edisi pada buku aslinya sebelum mengutip secara langsung.
- Imam Soepomo memandang perlindungan pekerja sebagai inti hukum perburuhan, yaitu perlindungan ekonomi, sosial, dan Pesangon dapat dibaca sebagai wujud perlindungan ekonomi saat pekerja kehilangan sumber penghasilan.
- Abdul Khakim menjelaskan pesangon, UPMK, dan UPH sebagai hak normatif yang timbul karena PHK, yang wajib dibayar pengusaha selama PHK bukan karena kesalahan berat pekerja.
- Lalu Husni menekankan bahwa PHK yang sah harus melalui tahapan perundingan dan, bila gagal, penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga kompensasi tidak dapat dilepaskan dari prosedur PHK.
- Aloysius Uwiyono dan kawan-kawan menempatkan pesangon sebagai instrumen jaminan sosial dalam masa transisi pekerja menuju pekerjaan baru, sekaligus sarana yang membuat pengusaha menimbang biaya PHK sebelum memutuskannya.
- Asri Wijayanti membahas bahwa pengaturan PHK pasca-reformasi harus menyeimbangkan fleksibilitas pasar kerja dengan kepastian hak pekerja.
- Zaeni Asyhadie menguraikan kompensasi PHK sebagai bagian dari akibat hukum berakhirnya hubungan kerja yang wajib dipenuhi sesuai alasan berakhirnya hubungan kerja tersebut.
2.7 Perkembangan Terbaru: UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026
DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Hal-hal pokok yang dilaporkan media terkait pesangon dan PHK:
- Pengali 0,5 kali dihapus. Pengali pesangon minimal menjadi satu kali, sehingga skema 0,5 kali dalam PP 35/2021 tidak lagi digunakan.
- Dana cadangan pesangon. Disediakan payung hukum untuk dana cadangan guna menjamin kepastian Dana ini bukan iuran rutin BPJS Ketenagakerjaan, dan mekanismenya akan diatur dengan peraturan pemerintah.
- PHK diperketat. Perusahaan tidak dapat dengan mudah melakukan PHK dengan alasan tertentu, termasuk efisiensi, dan wajib mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu.
- Masa transisi satu tahun. Penerapan penuh menunggu aturan pelaksana, sehingga untuk sementara pelaku usaha perlu mencermati ketentuan peralihan dan peraturan turunan.
Implikasinya, tabel masa kerja dan komponen UP, UPMK, dan UPH tetap menjadi kerangka perhitungan, tetapi pengali dan beberapa ketentuan teknis dapat berubah setelah peraturan pelaksana terbit. Pembaca disarankan memeriksa teks resmi undang-undang di JDIH atau Lembaran Negara.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kompensasi PHK terdiri atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, yang besarnya bergantung pada masa kerja, upah, dan alasan PHK. Pengali 0,5 kali yang selama ini menjadi sumber perselisihan diberitakan dihapus dalam undang-undang baru, tetapi penerapannya masih menunggu masa transisi dan aturan pelaksana. Pekerja dan pengusaha sebaiknya menghitung hak berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat PHK terjadi dan berkonsultasi dengan pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja, atau penasihat hukum bila terjadi sengketa.
3.2 Saran
- Pekerja sebaiknya memahami komponen dan cara hitung haknya, serta menyimpan dokumen perjanjian kerja, slip upah, dan bukti masa kerja.
- Pengusaha sebaiknya menempuh upaya pencegahan PHK terlebih dahulu dan menyiapkan dana untuk membayar kompensasi.
- Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan agar pengali dan mekanisme dana cadangan pesangon jelas selama masa transisi.
- Penulis berikutnya dapat mengkaji penerapan undang-undang baru setelah peraturan pelaksananya terbit.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan perundang-undangan dan putusan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Indonesia. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan (disahkan DPR RI 6 Oktober 2026; diberitakan sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026). Periksa nomor dan teks resmi pada JDIH.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Buku
Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soepomo, Imam. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
Uwiyono, Aloysius, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Sumber daring
Antara News. PHK dan resign, apa bedanya? Ini perbedaan hak pesangonnya. https://www.antaranews.com/berita/5730401/phk-dan-resign-apa-bedanya-ini-perbedaan-hak-pesangonnya
Bisnis.com. (18 Desember 2025). Aturan Pesangon PHK 2026: Hak Karyawan dan Cara Menghitungnya.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20251218/12/1937612/aturan-pesangon-phk-2026-hak-karyawan-dan-cara-menghitungnya
Hukumonline. Klinik: Bisakah Dipecat karena Sakit Bertahun-tahun? https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dipecat-karena-sakit-bertahun-tahun-lt542b9c90d2607/
Katadata. (8 Oktober 2026). Aturan Pesangon dan PHK Berubah di UU Ketenagakerjaan. https://katadata.co.id/lifestyle/varia/6ac727b24b04d/aturan-pesangon-dan-phk-berubah-di-uu-ketenagakerjaan
Talenta. Aturan UPMK Terbaru: Dasar Hukum, Syarat, dan Ketentuan Pemberiannya. https://www.talenta.co/blog/aturan-upmk/
Talenta. Tabel Pesangon UU Cipta Kerja. https://www.talenta.co/blog/tabel-pesangon-uu-cipta-kerja/
Penulis : Putri Syamsia Utami, Ria Rismawati, Nurul Farikah
Editor : Fathurroji













