BUJP di Persimpangan Regulasi: Perlindungan Satpam, Kepastian Hukum, dan Tantangan Keberlanjutan Usaha

Suhendri Zikri Destiana, S.H., M.H., C.MED., CLA., CLTS. *

logo ikon media outsourcing

Rabu, 18 November 2026 - 15:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Media Outsourcing | Bogor–Industri jasa pengamanan telah menjadi bagian penting dalam mendukung operasional berbagai sektor, mulai dari kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga fasilitas publik. Di balik layanan tersebut, Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) memegang peran penting dalam menyediakan personel Satuan Pengamanan (Satpam), mengelola hubungan kerja, memastikan standar layanan, dan memenuhi kewajiban ketenagakerjaan.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan membawa tantangan baru bagi industri ini. Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menempatkan kembali isu alih daya dalam kerangka hukum yang perlu dicermati oleh BUJP maupun perusahaan pengguna jasa. Tantangannya bukan hanya memastikan kepatuhan, tetapi juga memastikan bahwa aturan baru dapat diterapkan secara konsisten, memberikan perlindungan bagi Satpam, dan menghadirkan kepastian bagi seluruh pihak.

Kami menilai bahwa kualitas regulasi tidak cukup diukur dari kuatnya norma perlindungan. Kejelasan ruang lingkup, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, dan kepastian penerapan juga menentukan keberhasilan kebijakan di lapangan.

Pengamanan Disebut Secara Tegas dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur pekerjaan alih daya dalam Pasal 95. Ketentuan tersebut memperbolehkan perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya tertulis, dengan batasan pada kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Pasal 95 ayat (3) secara eksplisit menyebut usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan sebagai salah satu kegiatan jasa penunjang. Pencantuman ini memberikan landasan normatif yang penting bagi BUJP. Namun, ketentuan tersebut tetap harus dibaca secara utuh dengan kriteria pada ayat sebelumnya. Penilaian terhadap suatu pekerjaan tidak semata-mata didasarkan pada nama jabatan atau label dalam kontrak, melainkan juga karakter, fungsi, dan pelaksanaan pekerjaan dalam kegiatan perusahaan pengguna jasa.

Dengan demikian, pengakuan bidang pengamanan dalam undang-undang perlu diikuti pemahaman yang tepat mengenai batasan pekerjaan alih daya. Hal ini penting agar perusahaan tidak hanya berpegang pada nomenklatur pekerjaan, tetapi juga memastikan praktik penyediaan jasa sesuai dengan ketentuan hukum.

Harmonisasi UU 27/2026 dan Permenaker 7/2026 Perlu Diperjelas

Sebelum UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku, pemerintah telah menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya pada 30 April 2026. Peraturan tersebut mengatur sejumlah bidang pekerjaan alih daya, termasuk pengamanan, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengemudi dan angkutan pekerja, serta beberapa pekerjaan penunjang lainnya.

Perbedaan cakupan bidang pekerjaan antara undang-undang dan peraturan menteri perlu memperoleh penjelasan resmi. Pasal 95 UU 27/2026 menyebut empat kelompok kegiatan jasa penunjang, sedangkan Permenaker 7/2026 memuat cakupan bidang yang lebih luas. Dalam sistem hukum, peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak dapat memperluas ketentuan undang-undang apabila perluasan tersebut tidak memiliki dasar delegasi.

Persoalan ini perlu ditangani melalui harmonisasi dan evaluasi regulasi oleh pemerintah. Penjelasan yang hanya disampaikan secara informal berisiko menimbulkan penafsiran berbeda di kalangan perusahaan, pekerja, asosiasi, maupun pengawas ketenagakerjaan. Bagi BUJP, bidang pengamanan memang disebut secara tegas dalam UU 27/2026, tetapi kepastian tersebut tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan perizinan, perjanjian alih daya, hak pekerja, dan pengawasan.

Kontrak Jasa Pengamanan Harus Memuat Perlindungan Pekerja

Perjanjian antara BUJP dan perusahaan pengguna jasa tidak seharusnya hanya mengatur harga, jumlah personel, target layanan, dan konsekuensi wanprestasi. Kontrak juga perlu mengatur tanggung jawab ketenagakerjaan secara jelas, termasuk ruang lingkup pekerjaan, lokasi penempatan, jumlah dan kualifikasi personel, pola kerja, mekanisme penggantian Satpam, pengawasan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemenuhan hak pekerja.

Permenaker 7/2026 memuat ketentuan mengenai perlindungan dan hak pekerja alih daya, termasuk upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya, serta hak ketika hubungan kerja berakhir atau terjadi PHK. Ketentuan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pengelolaan operasional dan dokumen kontrak yang dapat dilaksanakan.

Perusahaan alih daya memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan. Sementara itu, perusahaan pemberi pekerjaan juga harus memastikan bahwa perlindungan dan hak pekerja dipenuhi sekurang-kurangnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembagian tanggung jawab ini perlu dipahami secara tepat agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika muncul persoalan ketenagakerjaan.

Pergantian Vendor Tidak Boleh Mengorbankan Hak Satpam

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam industri jasa pengamanan adalah berakhirnya kontrak antara pengguna jasa dan BUJP, kemudian layanan dialihkan kepada penyedia lain. Pergantian vendor dapat berdampak pada penempatan personel, kelanjutan hubungan kerja, masa kerja, pembayaran hak yang telah timbul, hingga proses perekrutan oleh BUJP baru.

Berakhirnya kontrak komersial antara dua perusahaan tidak dengan sendirinya menghapus hak pekerja yang telah timbul dari hubungan kerja sebelumnya. Namun, pergantian vendor juga tidak otomatis memindahkan hubungan kerja kepada BUJP baru. Status hubungan kerja harus ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, fakta pelaksanaan hubungan kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, mekanisme transisi perlu disiapkan sejak awal kontrak jasa. Pendataan personel, rekonsiliasi upah dan hak yang belum dibayar, status cuti, kepesertaan jaminan sosial, serta penyelesaian hubungan kerja harus dilakukan secara tertib. Tujuannya agar perubahan penyedia jasa tidak menjadikan Satpam sebagai pihak yang menanggung risiko dari keputusan komersial ant perusahaan.

Persaingan Harga Perlu Memperhitungkan Biaya Kepatuhan

Jasa pengamanan merupakan sektor padat karya. Komponen biaya utamanya berkaitan langsung dengan tenaga kerja, seperti upah, lembur, jaminan sosial, THR, cuti, seragam dan perlengkapan, pelatihan, pengawasan, serta kebutuhan operasional. Penawaran harga yang terlalu rendah tanpa perhitungan komponen ketenagakerjaan yang wajar dapat berdampak pada kualitas layanan dan pemenuhan hak Satpam.

Perusahaan pengguna jasa tetap memiliki ruang untuk melakukan efisiensi dan memilih penawaran yang kompetitif. Namun, efisiensi tidak semestinya dilakukan dengan mengalihkan risiko komersial kepada pekerja melalui pengurangan hak normatif atau praktik ketenagakerjaan yang tidak patuh. Evaluasi tender idealnya mempertimbangkan kewajaran struktur biaya, kompetensi personel, kepatuhan hukum, sistem pengawasan, dan kualitas layanan, bukan hanya nominal penawaran.

BUJP perlu memasukkan seluruh komponen kepatuhan ke dalam perhitungan harga sejak tahap penawaran. Di sisi lain, pengguna jasa perlu menilai apakah harga yang diajukan realistis untuk membiayai kewajiban hukum dan standar layanan yang dipersyaratkan. Persaingan yang sehat membutuhkan tanggung jawab kedua belah pihak.

Kemenaker Perlu Memberikan Kepastian dan Pedoman Penerapan

Kementerian Ketenagakerjaan perlu memberikan penjelasan resmi mengenai harmonisasi UU 27/2026 dengan Permenaker 7/2026, terutama terkait cakupan bidang pekerjaan alih daya. Jika diperlukan, penyesuaian peraturan menteri perlu dilakukan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan agar memiliki dasar dan kekuatan hukum yang jelas.

Sosialisasi juga perlu diarahkan pada persoalan yang sering menimbulkan sengketa, seperti penyusunan perjanjian alih daya, pembagian tanggung jawab BUJP dan pengguna jasa, pemenuhan hak pekerja, pergantian vendor, pencatatan perjanjian, serta pengawasan kepatuhan. Pelibatan asosiasi BUJP, perusahaan pengguna jasa, serikat pekerja, praktisi hukum, dan pengawas ketenagakerjaan penting agar pedoman yang diterbitkan menjawab kebutuhan lapangan.

Di tingkat perusahaan, BUJP perlu melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala, mulai dari perizinan dan pencatatan perjanjian, kesesuaian perjanjian kerja, pembayaran upah dan lembur, jaminan sosial, waktu kerja dan istirahat, cuti, THR, K3, hingga prosedur ketika kontrak layanan berakhir. Kepatuhan perlu dibuktikan melalui pelaksanaan dan data yang tertib, bukan sekadar kelengkapan dokumen.

Perlindungan Satpam dan Keberlanjutan BUJP Harus Berjalan Seiring

Masa depan industri jasa pengamanan tidak cukup ditentukan oleh kemampuan BUJP memenangkan tender. Industri ini membutuhkan tata kelola yang profesional, kepastian regulasi, pekerja yang kompeten, standar layanan yang terukur, serta hubungan kontraktual yang adil antara penyedia dan pengguna jasa.

Perlindungan Satpam harus menjadi ukuran utama keberhasilan regulasi. Pada saat yang sama, BUJP membutuhkan kepastian mengenai ruang lingkup usaha, standar kepatuhan, dan pembagian tanggung jawab. Perusahaan pengguna jasa juga perlu memastikan bahwa penyedia yang dipilih menjalankan kewajiban ketenagakerjaan secara benar.

Tantangan pemerintah bukan hanya menerbitkan regulasi, melainkan memastikan seluruh aturan saling selaras dan dapat dilaksanakan. Bagi BUJP, tantangannya bukan sekadar bertahan dalam persaingan, tetapi membangun usaha yang patuh, profesional, dan berkelanjutan. Kepastian hukum yang baik akan melindungi Satpam, memberi arah bagi BUJP, dan menjaga kualitas layanan pengamanan yang dibutuhkan masyarakat serta dunia usaha.

Profil Penulis

Suhendri Zikri Destiana, S.H., M.H., C.MED., CLA., CLTS merupakan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan dan Pengamat Industri Alih Daya, serta Managing Partners SZD Law Office & Partners, Bogor, Jawa Barat.

Follow WhatsApp Channel mediaoutsourcing.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tantangan Bonus Demografi, Saatnya Perencanaan SDM Berbasis Kapabilitas
Gelombang PHK 2026 dan Pelajaran bagi Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan
Di Balik Slip Gaji, Ada Soal Keadilan, Penghargaan dan Masa Depan Produktivitas
Analisis Pengaruh Kompensasi dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja, Loyalitas Karyawan
Manajemen Talenta sebagai Strategi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM
Potret Ketenagakerjaan Indonesia dan Tantangan Kompensasi serta Hubungan Industrial
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perusahaan melalui Metode Riset Operasi
Pengupahan yang Adil Menentukan Kesejahteraan Karyawan dan Masa Depan Perusahaan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:29 WIB

Tantangan Bonus Demografi, Saatnya Perencanaan SDM Berbasis Kapabilitas

Minggu, 22 November 2026 - 18:24 WIB

Gelombang PHK 2026 dan Pelajaran bagi Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan

Rabu, 18 November 2026 - 15:18 WIB

BUJP di Persimpangan Regulasi: Perlindungan Satpam, Kepastian Hukum, dan Tantangan Keberlanjutan Usaha

Minggu, 15 November 2026 - 20:22 WIB

Di Balik Slip Gaji, Ada Soal Keadilan, Penghargaan dan Masa Depan Produktivitas

Sabtu, 14 November 2026 - 14:54 WIB

Analisis Pengaruh Kompensasi dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja, Loyalitas Karyawan

Berita Terbaru

HR

Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:14 WIB