Memahami Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Serikat Pekerja

Ananda Fawaz, Ananda Nurmalia, dan Anisa (Mahasiswa Universitas Pamulang)

logo ikon media outsourcing

Rabu, 18 November 2026 - 11:32 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Media Outsourcing | Serikat pekerja/serikat buruh dijamin hukum, tetapi perannya dalam menyejahterakan pekerja belum maksimal. Hambatannya ada di dalam organisasi sendiri: kepemimpinan yang lemah, perpecahan, dan posisi tawar yang rendah. Tulisan ini mengulas hak dan kewajiban pekerja dalam serikat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000. Landasannya adalah teori hak asasi manusia, hukum sebagai sarana pembaruan, keseimbangan kekuatan, dan kemitraan dalam hubungan industrial. Kami juga membahas tiga sumber utama yang melandasi tulisan ini, lalu menguraikan tujuan, indikator, serta jenis dan bentuk serikat.

Kami berpendapat bahwa hubungan kerja yang adil hanya tercapai jika kebebasan berserikat berjalan bersama tanggung jawab, baik dari pekerja, serikat, maupun pengusaha.

Pendahuluan

Bekerja seharusnya membuat seseorang dan keluarganya hidup layak. Kenyataannya, banyak pekerja belum merasakannya. Zulkarnain Ibrahim (2016) mencatat bahwa masyarakat pekerja sering kehilangan makna bekerja karena penghasilan tidak cukup untuk menyejahterakan diri dan keluarga.

Ada satu fakta yang jarang dibicarakan. Menurut data BPS 2013 yang dikutip Aviliani, sekitar 60,02 persen tenaga kerja nasional berada di sektor informal. Sebagian besar dari mereka belum menjadi anggota serikat pekerja mana pun. Artinya, perlindungan yang dijanjikan undang-undang belum menjangkau mayoritas pekerja kita.

Pertanyaannya sederhana. Apa sebenarnya hak dan kewajiban pekerja dalam serikat, dan bagaimana keduanya bisa menghasilkan hubungan kerja yang adil?

Landasan Teori dan Pengertian

1.  Landasan Teori

  1. Teori hak asasi manusia dan kebebasan Ibrahim (2016) mengutip pemikiran John Locke bahwa hak asasi manusia bersifat pra-konstitusional. Hak ini melekat pada manusia dan tidak bergantung pada negara. Kebebasan berserikat termasuk di dalamnya. Syarat negara demokratis menurut International Commission of Jurists (1965) pun memasukkan kebebasan berserikat dan berorganisasi. Di tingkat internasional, ILO menetapkan empat standar pokok perburuhan. Pertama, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak berunding bersama. Kedua, penghapusan kerja paksa. Ketiga, penghapusan pekerja anak. Keempat, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di Indonesia, jaminan ini ada pada Pasal 28 UUD 1945 serta Konvensi ILO No. 87 dan No. 98.
  2. Teori negara kesejahteraan (welfare state). Ibrahim (2016) mengutip Susan George bahwa globalisasi mendorong persaingan yang menekan standar perburuhan dan mempersulit pembiayaan perlindungan Padahal pendiri bangsa sudah mencanangkan negara kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34. Dari sini serikat pekerja dilihat sebagai perpanjangan tangan negara dalam membela hak pekerja.
  3. Hukum sebagai sarana pembaruan Soewono (2009) memakai konsep Mochtar Kusumaatmadja dari aliran Sociological Jurisprudence. Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial sekaligus sarana pembaruan masyarakat. Dalam konteks ini, perjanjian kerja bersama (PKB) disebut sebagai hukum otonom yang berperan sebagai social control dan social engineering di bidang ketenagakerjaan. PKB mengatur hal-hal yang belum diatur undang-undang, seperti uang makan, tunjangan berkala, dan bonus tahunan. PKB berlaku bagi para pihak yang membuatnya berdasarkan asas pacta sunt servanda.
  4. Teori keseimbangan kekuatan (balance of power). Ibrahim (2016) mengutip Charles Teori ini memandang hubungan pengelola dan tenaga kerja sebagai soal keseimbangan antara kekuatan tenaga kerja dan kekuatan modal. Tanpa serikat, pekerja yang berdiri sendiri berada di posisi lemah. Soewono (2009) juga menyebut bahwa pekerja tidak mampu memperjuangkan aspirasinya secara individu.
  5. Teori kemitraan dalam hubungan Buku panduan ILO (Simanjuntak, 2002) menjelaskan bahwa pendekatan pertentangan kelas merugikan kedua belah pihak. Gelombang pemogokan di negara maju pada awal 1970-an membuat mereka kalah bersaing dengan Jepang. Sesudah itu pengusaha dan serikat mulai membangun kerja sama dan dialog. Karena itu hubungan industrial didasarkan pada kemitraan tripartit antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dalam tradisi Indonesia, kemitraan ini berpijak pada hubungan industrial Pancasila yang berasas kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
  6. Teori partisipasi pekerja (co-determination). Ibrahim (2016) mengulas model Jerman: perusahaan besar membentuk dewan pengawas yang memuat wakil Dewan perusahaan melengkapi serikat, bukan menggantikannya. Model ini dinilai mampu membuat perusahaan lebih demokratis dan responsif terhadap pekerja, dan mengurangi pertentangan kelas.

2.  Pengertian

Menurut UU No. 21 Tahun 2000, serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Fungsinya memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurut Simanjuntak (2002), istilah “pekerja” lebih luas daripada “buruh”. Ia mencakup pekerja kerah biru dan kerah putih, serta pekerja mandiri dan sektor informal.

Hak serikat pekerja yang sudah tercatat meliputi:

  • berunding dan membuat PKB dengan pengusaha;
  • mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan industrial;
  • mewakili pekerja di lembaga ketenagakerjaan seperti bipartit, tripartit, dan dewan pengupahan;
  • membentuk lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan, misalnya

Kewajiban serikat pekerja meliputi:

  • melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak;
  • memperjuangkan kepentingan anggota;
  • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
  • mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai AD/ART.

Hak berserikat juga dilindungi dari tekanan. Pengusaha yang menghalangi pembentukan serikat, misalnya lewat PHK, mutasi, pemotongan upah, intimidasi, atau kampanye anti-serikat, diancam pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan/atau denda Rp100 juta sampai Rp500 juta.

Ulasan Ketiga Sumber Kajian

1. Zulkarnain Ibrahim (2016), “Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2.

Artikel ini dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjawab satu pertanyaan: bagaimana eksistensi serikat dalam menyejahterakan pekerja. Penulis menyimpulkan serikat belum melaksanakan amanat UU No. 21 Tahun 2000. Ada beberapa temuan pokok:

  • Pekerja informal (sekitar 60 persen) belum menjadi anggota Padahal sektor ini terbukti menjadi penopang ketahanan ekonomi saat krisis moneter 1998.
  • Serikat menghadapi kendala umum: kepemimpinan lemah, posisi tawar rendah, serikat dipakai sebagai alat politik, kepentingan pribadi atau golongan yang memicu perpecahan, rendahnya kesadaran membayar iuran, dan visi yang kurang menatap masa
  • Penulis memberi saran untuk membentuk dewan perusahaan dan meningkatkan profesionalisme anggota lewat
  • Ada juga perbandingan dengan Swedia, tempat serikat kuat dan harmonis dengan anggotanya, serta Jerman dengan model co-determination.

2. Djoko Heroe Soewono (2009), “Peran Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial di Perusahaan”, Universitas Kadiri.

Artikel ini menyoroti serikat pekerja sebagai sarana perlindungan, aspirasi, komunikasi, dan penciptaan ketenangan kerja. Pokok pembahasannya:

  • Serikat berperan sebagai pihak pembuat PKB, wakil pekerja di lembaga bipartit dan tripartit, serta penyelesai perselisihan.
  • Lembaga bipartit wajib dibentuk di perusahaan dengan 50 pekerja atau lebih (Pasal 106 UU No. 13 Tahun 2003).
  • Perbandingan antarnegara: di Swedia lewat Perjanjian Saltsjöbaden, di Jepang lewat lembaga konsultasi gabungan dengan nilai kaizen, jidoka, dan wa.
  • Kesimpulannya, negosiasi untuk mufakat lebih diutamakan daripada Kendala serikat adalah pengetahuan, pengalaman berorganisasi, dan pemahaman hukum yang belum memadai.

3. Payaman Simanjuntak (2002), Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Buku Panduan, ILO Jakarta.

Sumber ketiga berbentuk buku panduan, bukan artikel jurnal. Isinya penjelasan UU No. 21 Tahun 2000 per bab, ditulis oleh orang yang terlibat langsung dalam perumusan RUU-nya. Isi pokoknya:

  • Sejarah serikat di Indonesia dan alasan istilah “pekerja” lebih tepat daripada “buruh”.
  • Asas, sifat, dan tujuan
  • Syarat pembentukan serikat, federasi, dan konfederasi, serta ketentuan keanggotaan dan
  • Hak dan kewajiban, perlindungan hak berorganisasi, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian perselisihan dan pembubaran.
  • Di bagian penutup, penulis mengingatkan bahwa kebebasan berserikat jangan dipahami sebagai kebebasan mutlak. Jumlah serikat membengkak, tetapi anggotanya Perundingan harus lebih diutamakan daripada pemogokan.

Benang merahnya: ketiga sumber sepakat bahwa serikat penting bagi perlindungan pekerja. Ketiganya juga sepakat bahwa keberhasilannya bergantung pada kualitas organisasi dan semangat kemitraan, bukan pada konfrontasi.

Tujuan

Tujuan serikat pekerja menurut undang-undang adalah memberikan perlindungan, membela hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Untuk mencapainya, serikat menjalankan beberapa fungsi: berunding menyusun PKB, menyelesaikan perselisihan, mewakili pekerja di lembaga kerja sama, menyalurkan aspirasi, dan merencanakan pemogokan hanya sebagai upaya terakhir.

Tujuan itu tidak berhenti pada kepentingan pekerja. Buku panduan ILO menekankan bahwa serikat juga ikut bertanggung jawab atas keberlangsungan perusahaan.

Kesejahteraan pekerja hanya bisa naik jika perusahaan tetap hidup dan produktif.

Indikator

Bagaimana kita menilai serikat pekerja berjalan baik? Dari ketiga sumber, kami merangkum beberapa indikator.

  1. Legalitas dan tertib Serikat dibentuk oleh minimal 10 pekerja, memiliki AD/ART, dan tercatat di dinas ketenagakerjaan. Tanpa bukti pencatatan, serikat tidak berhak berunding atau mewakili pekerja.
  2. Kemandirian dan Serikat tidak dikendalikan partai politik atau pengusaha, dan terbuka bagi semua pekerja tanpa membedakan politik, agama, suku, atau jenis kelamin.
  3. Pengurus mengelola keuangan secara terpisah dari harta pribadi dan melaporkannya secara berkala kepada anggota.
  4. Kualitas PKB menambah hak di atas standar undang-undang, misalnya tunjangan berkala atau bonus, dan berlaku adil bagi semua pekerja.
  5. Kapasitas anggota dan Anggota terampil, pengurus berkualitas, dan visi organisasi jelas.
  6. Kesejahteraan Ada program yang dirasakan anggota, seperti koperasi, simpan pinjam, dan beasiswa bagi anak pekerja.

Sebaliknya, Hidayat (2012, dikutip Ibrahim) mencatat “tantangan abadi” gerakan buruh: serikat dijadikan alat politik, perpecahan tak kunjung henti, kepemimpinan lemah, kesadaran iuran rendah, dan visi yang kurang tajam. Keenam indikator di atas bisa dipakai untuk menguji sejauh mana tantangan itu teratasi.

Jenis dan Bentuk

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000 dan penjelasan Simanjuntak (2002), serikat dapat dibedakan sebagai berikut.

Berdasarkan tingkatan:

  • Serikat pekerja, dibentuk minimal 10
  • Federasi, gabungan minimal 5 serikat
  • Konfederasi, gabungan minimal 3

Berdasarkan lokasi:

  • Di dalam perusahaan, dibentuk pekerja di satu atau beberapa perusahaan yang
  • Di luar perusahaan, untuk pekerja mandiri dan sektor Tujuannya bukan menyusun PKB, karena tidak ada pengusaha yang diajak berunding. Tujuannya mencari pembinaan dan perlindungan pemerintah serta menyusun program bersama.

Berdasarkan pendekatan pembentukan:

  • Menurut sektor usaha, misalnya sektor tekstil, transportasi, atau
  • Menurut jenis pekerjaan atau profesi, misalnya dokter, perawat, atau
  • Menurut lokasi, misalnya serikat di satu kawasan

Menurut Simanjuntak, pembentukan menurut profesi cenderung rumit. Satu perusahaan bisa harus merundingkan beberapa PKB dan memicu ketegangan antarserikat. Karena itu ia menganjurkan pembentukan menurut sektor usaha.

Dalam praktiknya, serikat pekerja juga bisa bekerja bersama dewan perusahaan, seperti model co-determination di Jerman. Di Swedia, serikat berperan sampai tingkat tempat kerja. Di Jepang, forum konsultasi gabungan menekankan musyawarah dan kemitraan.

Kesimpulan

Pertama, hak dan kewajiban serikat pekerja sudah diatur jelas oleh undang-undang. Persoalannya ada pada pelaksanaan: pengelolaan organisasi yang belum profesional, kepemimpinan yang lemah, dan perpecahan antarpengurus membuat posisi tawar pekerja rendah.

Kedua, kebebasan berserikat harus diimbangi tanggung jawab. Serikat yang kuat bukan yang paling sering berdemonstrasi, melainkan yang mampu berunding, membela anggota, dan ikut menjaga keberlangsungan perusahaan.

Ketiga, jangkauan serikat harus diperluas ke pekerja informal. Mereka mayoritas, tetapi hampir tidak tersentuh perlindungan. Pemerintah perlu hadir lewat pembinaan, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan.

Hubungan kerja yang adil dan sejahtera bukan hasil kemenangan satu pihak atas pihak lain. Ia lahir ketika pekerja memahami haknya, serikat menjalankan kewajibannya, dan pengusaha menerima serikat sebagai mitra.

Refierensi

  • Ibrahim, (2016). Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja. Jurnal Media Hukum, 23(2), 150–161.
  • Soewono, D. H. (2009). Peran Serikat Pekerja dalam Menciptakan Hubungan Industrial di Universitas Kadiri.
  • Simanjuntak, P. J. (2002). Undang-undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: Buku Panduan. Jakarta:

Penulis : Ananda Fawaz, Ananda Nurmalia, dan Anisa (Mahasiswa Universitas Pamulang)

Editor : Fathurroji

Follow WhatsApp Channel mediaoutsourcing.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hak dan Kewajiban Pekerja dan Peran Serikat dalam Perlindungan Kerja
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Antara Hak Pekerja, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Realitas Perlindungan di Indonesia
Gemilang Jajaki Peluang Pasar Outsourcing ke ASEAN di Event Trade Expo Indonesia
Menembus Pasar Kerja 2026: Deretan Keahlian Utama yang Paling Diburu Industri Nasional
Menguak Kemampuan Paling Dicari Perusahaan Indonesia untuk Menembus Pasar Kerja Tahun 2026
Menembus Batas Automasi: Keterampilan Manusiawi yang Paling Dicari di Pasar Kerja 2026
Strategi Merek Lokal Indonesia Menembus Etalase Global dan Memikat Konsumen Dunia
Siasat Industri Lokal dan Perubahan Gaya Hidup di Tengah Dinamika Ekonomi Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:32 WIB

Memahami Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Serikat Pekerja

Rabu, 11 November 2026 - 10:18 WIB

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Antara Hak Pekerja, Tanggung Jawab Perusahaan, dan Realitas Perlindungan di Indonesia

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:24 WIB

Gemilang Jajaki Peluang Pasar Outsourcing ke ASEAN di Event Trade Expo Indonesia

Minggu, 18 Oktober 2026 - 06:38 WIB

Menembus Pasar Kerja 2026: Deretan Keahlian Utama yang Paling Diburu Industri Nasional

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 06:33 WIB

Menguak Kemampuan Paling Dicari Perusahaan Indonesia untuk Menembus Pasar Kerja Tahun 2026

Berita Terbaru

HR

Gaji yang Adil Tidak Terjadi Kebetulan

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:14 WIB