Hak Pekerja Outsourcing yang Wajib Dipenuhi Menurut Permenaker Nomor 7 Tahun 2026

Salah satu fokus utama Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 adalah memperkuat perlindungan terhadap pekerja outsourcing. Selama ini, persoalan yang paling sering muncul bukan hanya mengenai jenis pekerjaan yang dialihdayakan, tetapi juga pemenuhan hak-hak normatif pekerja.

Tidak sedikit kasus di mana pekerja outsourcing menerima upah di bawah ketentuan, belum terdaftar sebagai peserta BPJS, tidak memperoleh THR, atau mengalami ketidakjelasan ketika hubungan kerja berakhir. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan standar perlindungan yang lebih tegas.

Melalui regulasi ini, perusahaan penyedia jasa outsourcing wajib mencantumkan dan memenuhi hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja. Di sisi lain, perusahaan pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan vendor yang dipilih benar-benar menjalankan kewajibannya.

Berikut delapan hak pekerja outsourcing yang menjadi perhatian utama dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

1. Hak atas Upah yang Layak

Setiap pekerja outsourcing berhak memperoleh upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran upah paling sedikit harus memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di lokasi kerja.

Perusahaan outsourcing tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah standar upah minimum dengan alasan apa pun. Selain itu, pembayaran upah juga harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja.

Dalam praktiknya, komponen upah dapat terdiri atas gaji pokok, tunjangan tetap, maupun komponen lain sesuai kebijakan perusahaan. Namun, keseluruhan penghasilan tetap harus memenuhi ketentuan minimum yang berlaku.

Bagi perusahaan pengguna, memastikan vendor memiliki sistem penggajian yang transparan menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari potensi sengketa ketenagakerjaan.

2. Hak atas Upah Kerja Lembur

Apabila pekerja outsourcing bekerja melebihi waktu kerja normal sesuai ketentuan, perusahaan wajib memberikan upah lembur.

Perhitungan upah lembur harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai jumlah jam kerja, waktu istirahat, dan tarif pembayaran lembur.

Pekerja tidak dapat dipaksa bekerja melebihi batas waktu kerja tanpa memperoleh kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan.

Bagi perusahaan, pencatatan jam kerja secara akurat menjadi sangat penting agar pembayaran lembur dilakukan secara tepat dan transparan.

3. Hak atas Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa pekerja outsourcing memiliki hak yang sama terkait pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat.

Artinya, pekerja berhak memperoleh:

• Jam kerja sesuai ketentuan.
• Waktu istirahat harian.
• Hari libur mingguan.
• Waktu istirahat pada hari libur nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengaturan jadwal kerja harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan produktivitas pekerja. Sistem kerja bergilir (shift) maupun jadwal operasional khusus tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

4. Hak atas Cuti Tahunan

Pekerja outsourcing yang telah memenuhi masa kerja berhak memperoleh cuti tahunan.

Secara umum, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.

Hak cuti ini tidak boleh dihilangkan hanya karena pekerja berstatus outsourcing.

Perusahaan juga perlu memiliki mekanisme administrasi cuti yang jelas sehingga pekerja dapat menggunakan haknya tanpa mengganggu kebutuhan operasional perusahaan.

5. Hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi aspek yang semakin mendapat perhatian dalam dunia ketenagakerjaan.

Pekerja outsourcing berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman, sehat, dan memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti:

• penggunaan alat pelindung diri (APD);
• pelatihan keselamatan kerja;
• prosedur penanganan keadaan darurat;
• pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan;
• pengendalian risiko di tempat kerja.

Meskipun pekerja ditempatkan di perusahaan pengguna, vendor outsourcing tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerjanya memperoleh perlindungan yang memadai.

Di sisi lain, perusahaan pengguna juga wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai karakteristik pekerjaannya.

6. Hak atas Jaminan Sosial

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 kembali menegaskan pentingnya kepesertaan pekerja outsourcing dalam program jaminan sosial.

Setiap pekerja berhak didaftarkan sebagai peserta aktif pada:

• BPJS Ketenagakerjaan.
• BPJS Kesehatan.

Program tersebut memberikan perlindungan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, sakit, memasuki masa pensiun, maupun menghadapi risiko lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan outsourcing yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial dapat menghadapi konsekuensi hukum maupun sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Bagi perusahaan pengguna, melakukan verifikasi terhadap kepesertaan BPJS vendor sebelum kerja sama dimulai merupakan bagian dari praktik tata kelola yang baik.

7. Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak keagamaan yang wajib diberikan kepada pekerja outsourcing sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja.

Besaran THR disesuaikan dengan masa kerja pekerja sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Status sebagai pekerja outsourcing tidak menghilangkan hak untuk memperoleh THR.

Karena itu, perusahaan penyedia jasa wajib memastikan pembayaran THR dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

8. Hak atas Kompensasi Ketika Hubungan Kerja Berakhir

Hak pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja outsourcing tetap berhak memperoleh hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kompensasi atau pesangon apabila memenuhi persyaratan yang diatur.

Selain itu, perusahaan juga wajib menyelesaikan seluruh hak administratif pekerja, seperti pembayaran upah yang masih menjadi hak pekerja, pengembalian dokumen apabila ada, hingga penyelesaian kepesertaan BPJS sesuai prosedur.

Pemenuhan hak pada akhir hubungan kerja merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan mengurangi potensi sengketa antara pekerja dengan perusahaan.

Tanggung Jawab Vendor Outsourcing

Selain memenuhi delapan hak pekerja tersebut, perusahaan penyedia jasa outsourcing memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam pengelolaan hubungan kerja.

Vendor outsourcing tidak hanya berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja, tetapi juga sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab secara hukum terhadap pekerjanya.

Beberapa kewajiban utama vendor meliputi:

• Menyusun perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Membayarkan upah secara tepat waktu.
• Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
• Memberikan THR sesuai ketentuan.
• Menyediakan pelatihan yang diperlukan.
• Memastikan penerapan standar K3.
• Menangani administrasi ketenagakerjaan, termasuk penggajian, cuti, dan hubungan industrial.
• Menyelesaikan hak pekerja apabila hubungan kerja berakhir.

Vendor yang menjalankan kewajibannya secara konsisten tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga membangun kepercayaan dari perusahaan pengguna.

Kewajiban Perusahaan Pengguna Outsourcing

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa perusahaan pengguna tidak dapat sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab kepada vendor.

Dalam praktiknya, perusahaan pengguna memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa yang dipilih benar-benar mematuhi regulasi ketenagakerjaan.

Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan antara lain:

• Memeriksa legalitas perusahaan outsourcing.
• Memastikan perjanjian kerja sama memuat kewajiban pemenuhan hak pekerja.
• Memverifikasi kepesertaan BPJS tenaga kerja outsourcing.
• Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kontrak.
• Mengawasi penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.
• Memastikan pekerjaan yang dialihdayakan memang termasuk kategori pekerjaan penunjang.

Pendekatan ini tidak hanya membantu perusahaan mematuhi regulasi, tetapi juga mengurangi risiko hukum, sengketa hubungan industrial, dan kerusakan reputasi akibat pelanggaran hak pekerja.

Risiko Jika Tidak Mematuhi Permenaker No. 7 Tahun 2026

Ketidakpatuhan terhadap regulasi outsourcing dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi vendor maupun perusahaan pengguna. Risiko tersebut meliputi:

• Sengketa hubungan industrial dengan pekerja.
• Sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Gugatan hukum atas pelanggaran hak normatif pekerja.
• Kerugian reputasi perusahaan di mata publik dan calon mitra bisnis.
• Terganggunya operasional akibat perselisihan ketenagakerjaan.

Karena itu, kepatuhan terhadap Permenaker No. 7 Tahun 2026 bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi tata kelola perusahaan yang baik.

Editor : Fathurroji

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya